Sistem Kearsipan Dalam Menunjang Efisiensi Kerja Pada PT.PLN Sektor Tello Maksar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Kearsipan merupakan bagian pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif.
Kearsipan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Tanpa arsip tidak mungkin seorang petugas arsip dapat mengingat semua catatan dan dokuman secara lengkap. Oleh karena itu suatu kantor dalam mengelola kearsipannya harus memperhatikan sistem kearsipan yang sesuai dengan keadaan organisasinya dalam mencapai tujuannya.
Efektivitas pengelolaan kearsipan pada suatu kantor dipengaruhi pula oleh pegawai yang bekerja pada unit kearsipan, sarana atau fasilitas yang dipergunakan dalam membantu pengelolaan arsip dan dana yang tersedia untuk pemeliharaan arsip tersebut.
Fungsi arsip sebagai ingatan, pusat informasi dan sumber sejarah perlu dikelola dengan baik agar dapat mamperlancar seluruh kegiatan dan proses pekerjaan kantor yang berhasil guna dan berdaya guna. Dalam hal ini unit kearsipan harus senantiasa siap untuk memberikan pelayanan informasi yang akurat dalam memecahkan masalah administrasi pada umumnya dan dalam manejemen kearsipan pada khususnya.
Untuk dapat mengemban tugas seperti ini, pegawai yang bekerja pada unit kearsipan bukan hanya ditunjang oleh faktor kemauan terhadap pekerjaannya, melainkan juga harus dibekali keterampilan khusus mengenai bidang kearsipan. Pegawai yang terlatih baik dan mempunyai ilmu pengetahauan sangat dibutuhkan dalam suatu unit pengelolaan kearsipan. Disamping itu tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan harus dijalankan dengan sebaik – baiknya.
Namun pada kenyatannya, sebagian pegawai masih enggan untuk menerima tugas-tugas kearsipan karena mereka memandang bahwa unit kearsipan pada setiap kantor adalah tempat yang membosankan. Adanya pendangan yang seperti ini menunjukkan bahwa pegawai terebut kurang menyadai akan pentingnya pengelolaan arsip dalam suatu kantor dalam menunjang efektifitas suatu pekerjaan.
Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang harus dihindari dan sebaiknya ditanamkan rasa cinta terhadap arsip sehingga manusia sebagai faktor penentu dalam pengelolaan kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna dapat tercapai dengan baik. Dan juga harus diakui bahwa sampai saat ini masih ada organisasi atau kantor yang belum manunjukkan pengembangan di bidang kearsipan sehingga proses kegiatan administrasinya kurang begitu lancar. Dan parahnya, ini tidak dijadikan sebagai hal yang penting untuk debenahi.
Keperluan akan pengelolaan arsip yang baik dan benar sangat diharapkan oleh organisasi dalam menunjang efektivitas kerja dan kelancaran administrasi perkantoran.

1.2 Masalah Pokok
Membahas pengelolaan kearsipan secara keseluruhan merupakan hal yang sangat luas cakupannya. Oleh karena itu penulis marasa perlu untuk membatasi pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penyimpanan arsip yang dilaksanakan pada PT. PLN (persero) Sektor Tello Makassar ?
2. Faktor – faktor apakah yang dapat mempangaruhi efektivitas pengelolaan kearsipan pada suatu kantor ?
3. Apakah penilaian dari pemeliharaan arsip dapat melestarikan informasi yang terkandung di dalam arsip agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan ?
4. Masalah – masalah apakah yang dihadapi dalam pengelolaan arsip pada PT. PLN (persero) Sektor Tello Makassar ?



1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan Skripsi Minor ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui gambaran tentang penyimpanan arsip yang dilaksanakan pada PT. PLN (persero) Sektor Tello Makassar .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pangelolaan kearsipan pada suatu kantor.
3. Untuk mengetahui tentang penilaian dari pemeliharaan arsip dapat melestarikan informasi yang terkandung dalam arsip agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan.
4. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan arsip pada PT. PLN (persero) Sektor Tello Makassar.

1.4 Metode Penelitian
Dalam menyusun Skripsi Minor ini, perlu adanya metode atau pedoman yang menjadi dasar dalam pengambilan bahan atau data yang relevan dengan judul.
Oleh karena itu dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu data yang penulis peroleh dari perusahaan dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur dan artikel-artikel yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan Skripsi Minor ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penulis langsung malakukan penelitian pada PT. PLN Sektor Tello Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap beberapa hal yang berhubungan erat dengan materi penulisan skripsi ini.
b. Teknik Interview, yaitu wawancara langsung terhadap beberapa staf yang dianggap dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.

1.5 Lokasi Penelitian
PT. PLN (persero) UNIT SEKTOR TELLO Makassar terletak di timur kota Makassar, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo pada wilayah kecamatan Tello. PT. PLN (persero) Unit Sektor Tello yang lataknya tidak pada pusat kota cukup strategis, dimana aktivitas utama PT. PLN (persero) Unit Sektor Tello adalah melakukan produksi untuk menghasilkan daya listrik bertegangan tinggi, sehingga aktivitas tersebut tidaklah terlalu manggangu masyarakat yang bermukim di kota Makassar pada khususnya. Meskipun tidak berada di pusat kota, namun lokasi ini dapat dijangkau dengan mudah olah transportasi umum maupun pribadi karena berada dekat dengan jalan raya.

1.6 Sistematika Pembahasan
Untuk dapat memudahkan melihat dan memahami apa yang dibahas dalam Skripsi Minor ini , maka penulis menguraikan dalam lima bab sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah Pokok Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
BAB II : Landasan teori yang mengemukakan tentang Pengertian Kearsipan, Pengertian Manajemen Kearsipan, Pengertian Sistem Kearsipan Dinamis, Pengertian Manajemen Arsip In Aktif, Fungsi Kearsipan, Penyusutan Arsip dan Perlindungan arsip.
BAB III : Gambaran umum objek penelitian yang mengetengahkan Perkembangan Singkat PT. PLN Sektor Tello Makassar, Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja.
BAB IV : Hasil dan Pembahasan, yang membahas mengenai Penyimpanan dan Penyusutan Arsip, Pemakaian dan Pemeliharaan Arsip Dalam Menunjang Efisiensi Kerja di Kantor PT. PLN Sektor Tello Makasar, serta Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya.
BAB V : Penutup yang terdiri atas Simpulan dan Saran-saran.

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Standar Mutu Pengawas Dalam Peningkatan Kinerja Pada Ditjen Pendidikan Depdiknas

BAB I PENDAHULUAN

Masalah pokok pendidikan kita dewasa ini adalah peningkatan mutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikian. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan delapan standar nasional pendidikan yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (PP. No. 19 Tahun 2005). Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, standar nasional pendidikan harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
Salah satu standar yang dinilai paling langsung berkaitan dengan mutu lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk dapat mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, tenaga pendidik atau guru dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik ditunjuk¬kan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dengan kualifikasi mini¬mal sarjana (S1) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan kompetensi tenaga pendidik mencakup kompetensi pribadi, pedagogik, sosial dan kompetensi profes¬sional.
Selain tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut adanya tenaga kependidikan yang memadai. Tenaga kependidikan yang ada dan memerlukan pembinaan dan pengembangannya pada saat ini terdiri atas: (1) tenaga kepala sekolah, (2) tenaga pengawas, (3) tenaga laboran/teknisi, (4) tenaga perpustakaan dan (5) tenaga tata usaha. Tenaga ke¬pendidikan di atas terutama tenaga laboran, tenaga perpustakaan dan tata usaha kurang mendapat perhatian dalam hal pembinaan dan pengembangannya dibandingkan dengan tenaga pendidik. Sedangkan tenaga kepala sekolah dan tenaga pengawas sudah ada dan sudah berfungsi di setiap jenis dan jenjang pendidikan, walaupun pembinaan dan pengembangan secara akademik masih belum terpola dan berkesinambungan.
Tenaga pengawas TK/SD, SMP, SMA dan SMK merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berke-wajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Oleh sebab itu tenaga pengawas harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari guru dan kepala sekolah. Peranan pengawas hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lebih dari itu kehadiran pengawas harus menjadi agen dan pelopor dalam inovasi pendidikan di sekolah binaannya. Kinerja pengawas salah satunya harus dilihat dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh sekolah binaannya. Dalam konteks itu maka mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya akan banyak tergantung kepada kemampuan profesional tenaga pengawas.
Kondisi saat ini kualifikasi dan kompetensi pengawas belum sebagaimana yang diharapkan. Di beberapa daerah para pengawas menyatakan bahwa wawasan akademik dirinya berada di bawah guru dan kepala sekolah sebab mereka tidak pernah disentuh dengan inovasi yang terjadi. Temuan di lapangan dari pengawas yang hampir mewakili semua propinsi, menunjukkan tenaga pengawas kurang diminati sebab rekruitmen pengawas bukan karena prestasi tetapi semacam tenaga buangan dari kepala sekolah dan guru atau tenaga struktural yang memperpanjang masa pensiun. Kualifikasi pendidikan para pengawas umumnya sarjana (S1) namun masih ada yang belum sarjana terutama pengawas TK/SD, dan yang berpendidikan sarjana pun bidang ilmunya masih ada yang kurang relevan dengan bidang kepengawasannya. Usia rata-rata pengawas cukup tua yakni 52 tahun dengan rata-rata masa kerja sebagai PNS 25 tahun. Sedangkan masa kerja menjadi pengawas rata-rata 6 tahun. Jenjang karir pengawas masih kurang jelas dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional tenaga pengawas boleh dikatakan tidak ada baik berupa Diklat kepengawasan, penataran khusus pengawas, seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya. Bahkan dalam kegiatan penataran/pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah dan kegiatan akademik lainnya pengawas tidak pernah dilibatkan. Tugas pokok yang rancu bahkan di beberapa daerah menempatkan pengawas bukan lagi sebagai supervisor akademik dan manajerial. Selain itu daya dukung kurang menunjang untuk melaksanakan tugas kepengawasan satuan pendidikan. Biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas kepengawasan tidak memadai terlebih lagi untuk pengawasan di daerah terpencil. Pengawas juga kurang diberikan penghargaan sebagaimana tenaga pendidik seperti adanya guru teladan dan penghargaan lainnya.
Atas dasar itu, maka Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK sebagai institusi baru di lingkungan Depdiknas menaruh perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan tenaga pengawas dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pembinaan dan pengembangan tenaga pengawas dimulai sejak rekruitmen dan seleksi, tugas pokok dan fungsinya, kualifikasi dan kompetensi, pembinaan dan pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan serta aspek-aspek lainnya sampai kepada pemberhentian dan hak pensiun. Pembinaan dan pengembangan aspek di atas mutlak diperlukan agar dapat meingkatkan citra dan wibawa akademik tenaga pengawas sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai supervisor akademik dan supervisor manajerial demi tercapainya peningkatan mutu sekolah. Pada sisi lain Direktorat Tenaga Kependidikan memandang perlu melakukan pemetaan tenaga pengawas saat ini serta kebutuhan tenaga pengawas di masa mendatang. Dalam konteks inilah Direktorat Tenaga Kependidikan meluncurkan sejumlah program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu tenaga pengawas satuan pendidikan/sekolah. Salah satu programnya dituangkan dalam tulisan ini.
Isi tulisan ini menjelaskan program peningkatan standar mutu tenaga pengawas sekolah/satuan pendidikan yang terdiri atas sebelas bab. Bab I pendahuluan yang menguraikan kemengapaan peningkatan mutu tenaga pengawas dilakukan. Bab II berisi hakekat kepengawasan yang menjelaskan arti pengawas dan pengawasan. Bab III berisi tugas pokok dan fungsi. Bab IV berisi kualifikasi, rekruitmen dan seleksi. Bab V berisi kompetensi dan sertifikasi. Bab VI berisi kinerja dan hasil kerja. Bab VII berisi pembinaan dan pengembangan karir. Bab VIII berisi Pendidikan dan Latihan. Bab IX berisi penghargaan dan perlindungan. Bab X berisi pemberhentian dan pensiun. Bab XI penutup.
Naskah ini diharapkan menjadi bahan dan rujukan bagi siapapun yang tugasnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan khususnya pada pendidikan dasar dan menengah.

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember (teses) -- No Bab I

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.
Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan krativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.
Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Pengaruh Perputaran Aktiva Tetap Dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Setiap perusahaan menpunyai harta ( aktiva ) untuk mendukung kegiatan usahanya. Aktiva itu dibagi menjadi dua yaitu: aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap dibagi menjadi dua golongan yaitu, aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, berupa: tanah, bangunan, peralatan,dsb. Aktiva ini berfungsi untuk mendukung menjalankan kegiatannya, yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh dana. Aktiva tetap memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kreditor dan investor.
Aktiva memiliki tiga karakteristik utama yaitu, memiliki manfaat ekonomi dimasa mendatang, dikuasai oleh suatu unit usaha, hasil dari transaksi masa lalu. Aktiva tetap lazimnya dicatat sebesar harga perolehannya. Aktiva tetap juga disusutkan dengan mengunakan harga perolehan aktiva tersebut kemudian dibebankan kepada periode-periode dalam masa penggunaannya. Penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai berikut, debet pada perkiraan beban penyusutan dan kredit pada perkiraan akumulasi penyusutan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perputaran aktiva tetap yaitu “Posisi aktiva tetap dan taksiran waktu perputaran aktiva tetap yang dinilai dengan menghitung tingkat perputaran aktiva tetap yaitu, dengan membagi penjualan dengan total aktiva tetap bersih“. Maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva tetap ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu, penjualan dan total aktiva tetap bersih. Yang dimaksud total aktiva tetap bersih adalah total aktiva tetap setelah dikurangi penyusutan aktiva tetap.
Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Ini berarti perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. piutang termasuk dalam golongan aktiva lancar. Perusahaan pasti memiliki beberapa pelanggan yang tidak sanggup membayar atau akan melunasi hutang mereka. Rekening pelangggan seperti itu umumnya disebut piutang tidak tertagih atau piutang ragu-ragu, dan merupakan suatu kerugian atau beban penjualan secara kredit. Ada dua metode untuk mengukur piutang ragu-ragu yaitu metode cadangan dan metode penghapusan langsung
Dalam metode cadangan menyaratkan pengakuan piutang ragu-ragu dalam periode dimana terjadi penjualan, bukan dalam periode terjadi penghapusan sesungguhnya. Metode cadangan ini mencatat kerugian piutang dagang berdasarkan estimasi. Untuk menentukan jumlah cadangan piutang ragu-ragu dapat dipakai dua dasar yaitu persentase penjualan (pendekatan laba-rugi) dan persentase piutang dagang (pendekatan neraca). Sedangkan metode penghapusan langsung, kerugian piutang ragu-ragu tidak diestimasi dan tidak mengunakan rekening cadangan, karena langsung dicatat debet beban penghapusan piutang dan kredit piutang usaha.
Perputaran piutang adalah rasio yang memperlihatkan lamanya untuk mengubah piutang menjadi kas. Putaran piutang dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih dengan saldo rata-rata piutang. Saldo rata-rata piutang dihitung dengan menjumlahkan saldo awal dan saldo akhir dan kemudian membaginya menjadi dua.
Tujuan yang paling mendasar dari operasi perusahaan adalah perusahaan harus memperoleh laba yang besar. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Ada banyak ukuran profitabilitas contohnya : Profit Margin, ROA, ROE, dan lain-lain. Alat yang umum digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dihubungkan dengan penjualan yaitu laporan laba rugi dimana setiap posnya dinyatakan dalam persentase penjualan. Dengan demikian dalam memperoleh piutang dapat ditagih sangat berhubungan dengan profitabilitas perusahaan. Karena profitabilitas perusahaan menunjukkan suatu perbandingan antara laba dan penjualan.
Maka berdasarkan uraian-uraian di atas yang menggerakkan pikiran penulis untuk turut serta membahas tentang perputaran piutang terhadap profitabilitas. Sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENGARUH PERPUTARAN AKTIVA TETAP DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEJ ) ”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Apakah perputaran aktiva tetap berhubungan dengan profitabilitas?
2. Apakah perputaran piutang usaha berhubungan dengan profitabilitas ?
3. Apakah perputaran aktiva tetap berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ?
4. Apakah perputaran piutang usaha berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ?

C. Batasan Masalah
Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas dibatasi pada pengaruh hubungan Perputaran Aktiva Tetap dan Perputaran Piutang dengan Profitabilitas.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah skipsi ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas ?
2. Apakah perputaran aktiva tetap berpengaruh terhadap profitabilitas ?
3. Apakah perputaran aktiva tetap dan perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas ?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tentang pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas
2. Untuk mengetahui tentang pengaruh perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui tentang hubungan perputaran aktiva tetap dan perputaran piutang terhadap profitabilitas.

F. Manfaat Penelitian
1. Bagi Pembaca atau pihak lain
Sebagai masukan dan acuan maupun referensi kepada pembaca untuk lebih mengetahui tentang hubungan peredaran aktiva tetap dan peredaran piutang terhadap profitabilitas .
2. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami mengenai pengaruh perputaran aktiva tetap dan pengaruh peredaran piutang terhadap profitabilitas.

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Penataan Sistem Perambuan Lalu lintas di Kota Palopo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Transportasi merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota.
Pada kota yang berpenduduk dalam jumlah besar dan mempunyai kegiatan perkotaan yang sangat luas dan intensif, maka diperlukan pelayanan transportasi berkapasitas tinggi dan ditata secara terpadu atau dinamis. Oleh karena itu pada dasarnya transportasi merupakan derived demand artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain.
Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.
Transportasi itu berfungsi ganda, di satu sisi harus mampu menunjang dan di sisi lain juga mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.
Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi diperkotaan meningkat pula, menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas.
Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas.
Upaya mengantisipasi/mengurangi permasalahan transportasi di kawasan Kota Palopo diperlukan pendekatan sistem transportasi makro yaitu dengan membagi sistem tersebut menjadi sistem transportasi mikro yang masing-masing mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi. sistem transportasi mikro yaitu sistem pergerakan diatur dengan sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas. Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan yang lancar sehingga mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas.
Perubahan fungsi guna lahan di Kota Palopo sebagai tuntunan pembangunan dengan meningkatnya penduduk perkotaan. Kenyataan ini akan mempengaruhi sistem transportasi khususnya zona bangkitan dan sebaran pergerakan khususnya pada beberapa ruas jalan dengan fungsi guna lahan adalah fungsi perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan dan perumahan.
Secara empiris fenomena permasalahan transportasi di Kota Palopo utamanya pada ruas jalan utama diakibatkan lalu lintas yang bercampur, perilaku dan kedisiplinan pengendara. Terjadinya gangguan sirkulasi lalu lintas khususnya di pusat kota akibat tidak teraturnya pergerakan pejalan kaki dan kendaraan (bermotor dan non motor).
Kondisi riil akibat tidak efektif dan efesiensinya sistem perambuan yang ada dikota palopo antara lain banyaknya pengguna jalan yang memarkir kendaraannya pada tempat yang tidak semestinya sehingga mengganggu arus kendaraan yang melintas, rawan kecelakaan, para pengguna jalan mengendarai kendaraannya diatas rata-rata kecepatan yang seharusnya.
Pentingnya penggunaan rambu lalu lintas sebagaimana tersebut diatas, maka penempatannya harus berdasarkan kebutuhan. Rambu lalu lintas di Kota Palopo penempatannya sebagian kurang mampu memberikan informasi dan mengarahkan lalu lintas sehingga diperlukan tindak lanjut untuk peletakan rambu yang efektif dan efisien sehingga maksud penempatan rambu dapat tercapai. Di samping peletakan yang kurang tepat juga diperlukan penambahan rambu seiring dengan perkembangan Kota Palopo.
Penelitian yang lebih lanjut tentang perambuan lalu lintas di Kota Palopo diharapkan dapat memberi manfaat lembaga / instansi terakait dalam pengelolaan rambu lalu lintas sebagai pengendali lalu lintas khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan Penataan Sistem Perambuan Lalu lintas di Kota Palopo, sebagai berikut :
a) Bagaimana konsep ideal penempatan perambuan lalu lintas dalam pengaturan lalu lintas di Kota Palopo.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebutuhan rambu lalu lintas dan mengetahui pengaruh penempatan perambuan lalu lintas di Kota Palopo sebagai alat pengendali lalu lintas serta memberikan alternatif penempatan rambu sehingga dapat membantu pengaturan pergerakan lalu lintas dan mengurangi Kemacetan.

2. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai bahan masukan kepada instansi terkait dalam pengaturan sistem rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas khususnya untuk penempatan rambu lalu lintas di Kota Palopo.
D. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian tentang “Penataan Sistem Perambuan Lalu Lintas di Kota Palopo” , terbagi dalam dua bagian yakni ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1. Ruang Lingkup Wilayah
Wilayah penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Wara Utara. Dipilihnya lokasi penelitian ini berdasarkan pada trend perubahan guna lahan Kota Palopo yang dapat mempengaruhi sistem transportasi
Identifikasi terhadap semua jenis perambuan lalu lintas terutama pada jalur utama di Kota Palopo dengan melihat keterkaitan antara fungsi guna lahan dengan perambuan lalu lintas dan pengaruh yang ditimbulkan sehingga dapat dikeluarkan konsep perambuan di masa datang.
2. Ruang Lingkup Materi
Dalam penelitian ini akan membahas tentang sistem perencanaan transportasi dan aspek keruangan. Perambuan lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi yakni sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas di kaji untuk melihat keterkaitan antara ketiga bahasan tersebut. Kajian ini menjadi bahan dasar peletakan perambuan menurut standarisasi dengan memperhatikan korelasi antar bahasan tersebut.

E. Sistimatika Pembahasan
Dalam penulisan ini akan diambil langkah-langkah yang dapat diuraikan dalam sistimatika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Sebagai langkah awal dalam penelitian ini menguraikan tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Ruang lingkup penelitian dan Sistimatika pembahasan itu sendiri.

BAB II KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini mengkaji tentang Pengertian transportasi, Pendekatan perencanaan transportasi, Manajemen lalu lintas, Perambuan lalu lintas dan kebijaksanaan pemerintah.

BAB III METODOLAGI PENELITIAN
Pada bab ini menguraikan tentang Lokasi penelitian, Metode pendekatan, Teknik pengumpulan data dan informasi, Alisa data dan pembahasan serta Kerangka pikir penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dibahas tentang kondisi fisik Kota Palopo, Identifikasi kependudukan Kota Palopo, Aksesibilitas, Tinjauan umum lokasi penelitian, Analisis sistem tata guna lahan dan bangkitan perjalanan, Analisis arus kendaraan, Analisis perambuan lalu lintas dan Konsep ideal penataan sistem perambuan lalu lintas.

BAB V PENUTUP
Sebagai bahagian akhir dari penelitian ini, maka pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Hubungan Persepsi Petani Pemakai Air Tanah Dan Manfaat Irigasi Airtanah Dengan Pendapatan Petani ...

ABSRAK

Air merupakan unsur vital yang berkaitan erat dengan kehidupan. Tanpa air, maka mustahil kehidupan di dunia ini akan berlangsung. Dalam dunia pertanian, air memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan proses produksi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air mendefinisikan pada Pasal I ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, airtanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Selanjutnya, pada Pasal I ayat 3 kemudian dijelaskan bahwa yang disebut dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Kemudian pada Pasal I ayat 4 dijelaskan bahwa yang disebut dengan airtanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Jelaslah bahwa pada pasal–pasal tersebut di atas, memfokuskan pada sumberdaya air yang berada didaratan baik itu air permukaan dan airtanah.
Selama ini, air permukaan lebih dikenal oleh masyarakat karena merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Walaupun tidak banyak masyarakat yang memahami istilah air permukaan itu sendiri, yang mereka ketahui hanyalah air sungai dan sebagainya. Air permukaan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan untuk dikonsumsi maupun untuk produksi. Berikut gambar yang menjelaskan hubungan (neraca) antara ketersediaan dan kebutuhan air.
Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air pada dasarnya berasal dari air hujan (atmosferik), air permukaan dan airtanah. Dalam hal ini potensi airtanah tidak diperhitungkan, mengingat pengambilan airtanah merupakan pilihan terakhir untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pengambilan airtanah yang berlebihan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi pada pasal 1 ayat 3 mendefinisikan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Rismunandar (1993) menjelaskan bahwa yang disebut irigasi merupakan usaha pengendalian, penyaluran dan pembagian air yang benar–benar diatur oleh manusia dan air benar–benar tunduk kepada manusia.
Berdasarkan gambaran di atas, penyusun mencoba untuk menelaah bagaimana persepsi petani pemakai airtanah terhadap irigasi airtanah dan manfaat irigasi airtanah sebagai sumber air pertanian bagi petani pemakai airtanah, Bagaimana mekanisme dan kontribusi pembayaran irigasi airtanah oleh petani pemakai airtanah
Teknik penelitian menggunakan metode survei. Unit analisis penelitian ini adalah petani pemakai airtanah, Obyek penelitiannya adalah persepsi petani pemakai airtanah terhadap irigasi airtanah dan manfaat irigasi airtanah sebagai sumber air pertanian bagi petani pemakai airtanah Obyek penelitiannya adalah persepsi petani pemakai airtanah terhadap irigasi airtanah dan manfaat irigasi airtanah sebagai sumber air pertanian bagi petani pemakai airtanah. . Berikut hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Manfaat irigasi airtanah sebagai sumber air pertanian bagi petani pemakai airtanah adalah cukup baik.

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Hubungan Kompensasi Dengan Semangat Kerja Karyawan Tetap Pada PTP Nusantara XII (Persero) Unit ...

BAB 1 PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi, kondisi perekonomian mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan yang ditandai dengan canggihnya teknologi yang diciptakan, berdampak pada laju perekonomian dunia yang semakin pesat. Apabila suatu perusahaan ingin bertahan dan berkembang dalam persaingan yang ketat, maka perusahaan harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya yang dimilikinya termasuk sumber daya manusia dan sistem manajemennya.
Sumber Daya Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan merupakan komponen utama dan sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang independen, sedangkan faktor lainnya (non manusia) merupakan faktor produksi yang dependen. Dikatakan independen karena manusia mempunyai pengaruh yang dominan terhadap faktor produksi yang lain, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Keberhasilan dalam proses operasional perusahaan tidak hanya tergantung pada lengkapnya peralatan yang dimiliki, tetapi juga pada manusia (karyawan) yang menjalankan peralatan tersebut.
Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang merupakan faktor paling dominan bagi perusahaan. Tenaga kerja atau karyawan memegang peranan penting dalam suatu perusahaan, sebab perusahaan tidak akan maju dan berkembang tanpa ditunjang oleh kemampuan tenaga kerja atau karyawan sekalipun perusahaan tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih.
Kontribusi karyawan bagi perusahaan sangat dominan, karena karyawan adalah penghasil kerja bagi perusahaan, maksudnya adalah setiap pekerjaan dalam perusahaan selalu dilaksanakan oleh karyawan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan banyak bergantung pada unsur manusia yang melakukan pekerjaan sehingga perlu adanya balas jasa terhadap karyawan sesuai dengan sifat dan keadaannya. Seorang karyawan perlu diperlakukan dengan baik agar karyawan tetap bersemangat dalam bekerja. Pimpinan perusahaan dituntut untuk memperlakukan karyawan dengan baik dan memandang mereka sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan baik materi maupun non materi serta harus mengetahui, menyadari dan berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan karyawannya, sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan harapan perusahaan.
Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dan karyawan. Perusahaan akan mendapatkan karyawan yang bersedia bekerja dan menjalankan tugas-tugas dengan baik, sedangkan karyawan merasa pemberian kompensasi sebagai penghargaan atas kerja yang telah dilaksanakan. Hubungan tersebut akan menentukan kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan.
Apabila perusahaan ingin memikat karyawan yang cakap, dan mempertahankan karyawan yang telah ada, maka pimpinan perusahaan harus bisa menerapkan kompensasi yang layak dan seimbang dengan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh karyawan kepada perusahaan, serta mengatur pemberian kompensasi tersebut tepat pada waktunya. Kompensasi yang diterapkan secara benar akan membantu perusahaan dalam mendapatkan karyawan-karyawan yang kompeten dan menjaga agar karyawan yang telah ada merasa nyaman bekerja dalam perusahaan dan tidak berkeinginan untuk meninggalkan perusahaan.
Pentingnya pemberian kompensasi adalah sebagai salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar karyawan mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaannya. Pemberian kompensasi yang diterapkan secara benar kepada karyawan akan mengurangi rasa kekhawatiran karyawan terhadap masalah ekonomi dan kebutuhan sehari-hari karyawan, karena karyawan dapat memenuhinya dengan kompensasi yang diterima dari perusahaan tempat dia bekerja. Keadaan tersebut akan merangsang karyawan untuk memberikan imbalan dalam wujud patuh pada peraturan kerja dan tanggung jawab terhadap kelancaran perusahaan. Dengan kata lain, mereka mau bekerja disebabkan merasa dengan bekerja itu mereka akan mendapatkan kompensasi sebagai sumber rezeki untuk menghidupi diri dan keluarganya. Adanya kepastian bahwa sumber tersebut akan selalu ada selama dia menjadi karyawan dalam perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan.
Pemberian kompensasi kepada karyawan harus selalu mempertimbangkan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Perusahaan perlu memperhatikan standard Upah Mininum Regional (UMR) daerah setempat. Menurut Gitosudarmo (1995:230) :
“Penggajian harus memperhatikan peraturan pemerintah, seperti misalnya ketentuan tentang Upah Minimum Regional. Idealnya, gaji yang diberikan organisasi di atas ketentuan pemerintah. Gaji memadai yang diterima oleh pekerja akan menimbulkan ketentraman dalam bekerja dan mereka tidak akan berperilaku macam-macam”.

Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan.
Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Regional untuk daerah Banyuwangi Tahun 2006 adalah Rp. 517.500. (Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi).
Semangat kerja merupakan hal yang sangat penting dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi, semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi dan akan mempermudah perusahaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Suatu usaha tidak akan mengalami kemajuan tanpa adanya semangat kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, sebaliknya semangat kerja yang rendah akan merugikan perusahaan seperti tingkat absensi yang tinggi, perpindahan karyawan, dan produktivitas yang rendah.
Pada penelitian ini, penulis memilih PTP Nusantara XII (Persero) Unit Usaha Strategik Sumber Jambe Banyuwangi sebagai daerah penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada judul penelitian dan teori-teori yang mendukung mengenai kompensasi serta adanya pelaksanaan pemberian kompensasi yang diterapkan oleh PTP Nusantara XII (Persero) Unit Usaha Strategik Sumber Jambe Banyuwangi yang meliputi gaji, upah insentif, dan bonus. Kriteria tersebut adalah faktor-faktor yang erat hubungannya dengan semangat kerja karyawan
Unit Usaha Strategik Sumber Jambe sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, sengon, dan karet dituntut untuk selalu menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu bersaing di pasaran. Karyawan sebagai motor penggerak dituntut untuk bekerja dengan lebih bersemangat agar mampu menghadapi persaingan, dan dapat mempertahankan keberadaan perusahaan. Menurut Hasibuan (1999:92) : “ Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, namun yang lebih penting adalah mereka bersedia bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal”. Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimilikinya. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa semangat kerja karyawan sangat penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah
Semangat kerja karyawan merupakan suatu hal yang penting untuk terus dipelihara, karena semangat kerja sangat menentukan keberhasilan setiap aktivitas perusahaan. Upaya untuk mendorong semangat kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan hak karyawan yang wajib diberikan perusahaan setelah melakukan kewajiban bagi perusahaan. Berpijak dari latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu:
“Adakah hubungan antara kompensasi dengan semangat kerja karyawan pada PTP Nusantara XII (Persero) Unit Usaha Strategik Sumber Jambe Banyuwangi?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Penelitian
Agar penelitian menjadi lebih terfokus, maka perlu dikemukakan tentang tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan dan tingkat hubungan kompensasi dengan semangat kerja karyawan pada PTP Nusantara XII (Persero) Unit Usaha Strategik Sumber Jambe Banyuwangi

1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
a. Menambah cakrawala berpikir penulis dan menerapkan ilmu administrasi niaga yang diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan
b. Memberi tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan pada umumnya dan khususnya mengenai hubungan kompensasi dengan semangat kerja karyawan
c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan yang berhubungan dengan arti penting sistem pemberian kompensasi kepada karyawan

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Peranan Komputer Dalam Pengelolaan Administrasi Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam era globalisasi dewasa ini, dimana dunia semakin terasa sempit karena kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi, komunikasi dan teknolo¬gi, terlihat tuntutan tugas bagi semua pihak yang se¬makin meningkat dan semakin berat. Dikalangan organi¬sasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di ting¬kat daerah, mereka terasa perlunya penyelesaian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan cepat, ber¬daya guna dan berhasil guna.
Proses pelaksanaan administrasi dapat dipercepat dan dipertepat serta praktis dengan meman¬faatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terse¬but, di samping dengan menggunakan cara kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, organisasi dan manajemen yang moderen.
Administrasi, organisasi dan manajemen yang moderen itu hanya dapat terwujud apabila manusia sebagai pelaksananya berpikiran moderen dan maju atau disebut juga manusia moderen. Manusia moderen adalah mereka yang sadar dan berusaha meningkatkan “mutu hidupnya”. Mutu hidup itu hanya dapat terwujud apabila ia beker¬jasama dengan orang lain dalam berbagai bentuk organi¬sasi (organisasi pemerintah, organisasi niaga dan organisasi kemasayarakatan lainnya).
Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan yang harus dilakukan mulai dari mengumpulkan, men¬ginterprestasi, menyimpan dan menyalurkan data kepada pemakai, maka pada abad teknologi sekarang ini penangannannya akan lebih efisien dan ekonomis apabila dilakukan dengan menggunakan alat-alat elektronis seperti komputer dalam mengolah data menjadi informasi.
Komputer dapat bekerja dengan sangat cepat dalam mengolah data, menganalisa data, mengklasifikasi data, menyimpan data dan mengambil data dari tempat penyim¬panannya, maka sangatlah tepat bila organisasi yang kegiatan-kegiatannya banyak dan kompleks untuk meman-faatkannya.
Namun perlu disadari bahwa komputer itu akan berarti dan berguna di dalam organisasi terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi seperti di sebut¬kan di atas apabila ditunjang dengan kemampuan manusia yang mempergunakannya.
Tegasnya berhasil tidaknya proses komputerisasi sangat tergantung dalam setiap organisasi. Jadi kom¬puter adalah hanya merupakan alat bagi manajemen dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.
Sehubungan berbagai pembahasan dikemukakan di atas, maka dicoba untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Peranan Komputer Dalam Pengelolaan Adminiistrasi Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabuparten Wajo”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari judul dan latar belakang masa¬lah yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis mengutarakan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peranan Komputer dalam pengelolaan Administrasi pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ?
2. Kendala-kendala apa yang dijumpai dan bagaimana cara pemeca-hannya ?
C. Tujuan dan Kegunaan Peneleitian
l. Tujuan Penelitian.
a. Untuk mengetahui peranan komputer dalam pengelolaan administrasi pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo .
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dijumpai dalam mengoperasikan komputer dalam pengelolaan administrasi serta pemecahannya.
2. Kegunaan Penelitian.
a. Bahan informasi kepada semua pihak agar dapat mengetahui peranan komputer dalam pengelolaan administrasi pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.
b. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan/bagi para pene¬liti selanjutnya.
4. Variabel dan Definisi Operasional.
Variabel penelitian ini adalah peranan, komputer, dan administrasi kearsipan
a. Peranan, merupakan suatu fungsi atau tugas yang diharapkan dari seseorang atau organisasi di dalam suatu pekerjaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
b. Komputer, dimaksudkan sebuah cara memproses data menurut perintah yang disimpan di dalam memorin¬ya.
c. Administrasi, dimaksudkan adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh administrator atau manajer dalam suatu organisasi.
D. Metode Penelitian.
Penulisan suatu karya ilmiah seperti halnya sebuah skripsi tentu memerlukan suatu informasi atau data dari hasil penelitian yang merupakan kegiatan awal sebelum memasuki kegiatan penulisan, yang bertu¬juan untuk mengetahui segala permasalahan dan data konkrit kemudian menjadi dasar dari pada penyajian dan pembahasan.
1. Populasi dan Sampel Penelitian.
a. Populasi.
Untuk mendapatkan informasi atau data, perlu dibentuk kelompok sasaran yang lazim disebut dengan populasi. Dalam penelitian ini dipilih obyek penelitian Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. dan menetapkan seluruh pejabat struktural dan operator Kumputer yang berjumlah 42 orang sebagai populasi, dengan perincian sebagai berikut :
1) Pejabat Struktural..................................... ... 27 orang
2) Operator Kumputer ...................................... 15 orang
Jumlah............................... 42 orang


b. Sampel.
Jumlah populasi mampu dijangkau oleh peneliti, maka sampel penelitian ditetapkan sama dengan jumlah populasi atau sampel penuh.
Jadi jumlah sampel adalah 42 orang dengan perincian sama dengan perincian pada populasi.
2. Tipe dan macam penelitian.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas berdasarkan kenyataan dengan melalui fakta dengan jalan mengajukan serta mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
Untuk hal tersebut penulis melakukan peneli¬tian untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada dua tempat yaitu :
a. Library Riset (penelitian kepustakaan), yaitu mengambil data dan memahaminya melalui sejumlah literatur, karya tulis, serta aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk dengan materi pembahasan skripsi ini.
b. Filed Riset (penelitian lapang), yaitu dengan mengadakan penelitian lapang pada obyek terten¬tu, dalam hal ini Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.
3. Teknik Pengumpulan Data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi (pengamatan) suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara cermat terhadap obyek penelitian dan gejala serta peristiwa yang timbul dalam proses mekanisme yang berjalan.
b. Interview (wawancara), yaitu metode/teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengada¬kan tanya-jawab dengan para responden.
c. Angket atau Kuesioner.
Kuesioner yang disebut sebagai angket dimaksudkan sebagai sejumlah pertanyaan yang disusun dalam bentuk daftar, kemudian diajukan kepada responden untuk dijawab.
Data penelitian yang diperoleh melalui angket dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam deskripsi hasil penelitian, khususnya setelah diolah secara persentase.
Angket yang digunakan dalam peneleitian ini telah dilengkapi dengan alternatif jawaban, dan masing-masing alternatif jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda, responden hanya menentukan atau memilih satu diantara alternatif tersebut.
Pemberian skor atas jawaban responden pada masing-masing alternatif jawaban, berdasarkan skala likert, sebagaimana yang dikemukakan Efendi S (1989 : 11), dijelaskan bahwa “
“cara pengukuran adalah dengan mengharapkan seseorang responden dengan sejumlah jawaban sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik dan jawaban ini di beri skor 5(lima), 4(empat), 3(tiga), 2(dua), 1(satu)“.
Perlu dikemukakan bahwa angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang dilengkapi dengan empat alternatif jawaban, sehingga skor atau bobot yang diberikan pada alternatif tertinggi adalah 4 (empat), dan terendah 1(satu). dengan perincian sebagai berikut.
1) Alternatif jawaban (a), bobot nilaianya 4 (empat).
2) Alternatif jawaban (b), bobot nilainya 3 (tiga)
3) Alternatif jawaban (c), bobot nilainya 2 (dua).
4) Alternatif jawaban (d), bobot nilainya 1 (satu).
d. Dokumentasi, adalah sebagai data dan informasi yang sifatnya telah tersimpan dalam bentuk surat-surat berharga atau dokumen.

4.Tehnik Analisis Data
Pengolahan secara presentase dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sungkai Selatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak dapat digerakan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Demikian penting pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). pengaturan PBB, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau yang disebut dengan UUPBB.Undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian menurut pasal 18 UU PBB, menyebutkan:
a. Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintahan daerah tingkat II dan pemerintah daerak tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan (pemerintahan daerah tingkat II sekarang adalah pemerintah kabupaten sedangkan pemerintahan tingkat I adalah pemerintahan propinsi).
b. Bagian penerimaan pemerintahan daerah sebagai mana yang dimaksud dalam Ayat (1), sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II (pemerintahan kabupaten).
c. Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Umumnya masyarakat yang tidak membayar PBB dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. Disamping itu, ada juga orang yang memiliki perekonomian, pendidikan yang baik serta yang tahu seluk beluk pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun bagi dirinya sendiri tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat pada waktunya membayar PBB. Maka, diperlukan sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak agar menerapkan kewajibanya dan sadar akan kewajibanya.

Menurut Rochmat Soemitro (1991:85), sanksi pajak itu sendiri ada dua jenis yaitu:

a. Sanksi Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pidana dalam suatu putusan (vonnis) dalam sidangnya kepada seseorang,baik ia wajib pajak,orang belusm wajib pajak maupun pejabat pajak,yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dibidang perpajakan yang memenuhi rumusan Undang-Undang yang oleh Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana.
b. Sanksi Administratif, sifat dan pelaksanaanya lain dari pada sanksi pidana. Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat Administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu berupa sejumlah uang, baik suatu jumlah tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang.

Sanksi administratif bagi wajib PBB telah diatur dalm UUPBB yaitu Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) dan dalam Pasal 11 Ayat (3) UUPBB adalah sebagai berikut:
a. denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) walaupun sudah ditegur secara tertulis seperti yang dirumuskan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UUPBB.
b. denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Drirektorat Jendral Pajak). Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b dan Ayat (4) UUPBB.
c. dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan,yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau pembayaran kurang, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU PBB.
Dalam penjatuhkan sanksi Administratif dilakukan oleh aparatur negara yang terdiri dari fungsionaris/ pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Untuk memudahkan wajib pajak menerapkan kewajibannya, maka pemerintah menyediakan berbagai fasilitas diantaranya adalah: Bank, Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Hal ini menunjukan begitu besarnya perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi dilapangan dalam penerapan pemungutan PBB tidak semudah yang dibayangkan karena masih ada wajib pajak yang belum menyadari akan pentingnya pemenuhan kewajiban tersebut bagi dirinya dan Negara, sehingga mereka belum mau membayar PBB.

Dalam hal penerapan pemungutan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara, ditemukan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan/kelalaian wajib pajak PBB di Kabupaten lampung Utara. Hal ini tergambar data tentang target dan capaian pendapatan pajak PBB Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2008, sebagai berikut: PBB yang ditergetkan oleh APBD sebesar Rp.4.998.769.768,- tetapi realisasinya hanya mencapai Rp.3.698.369.808,- atau 73,99 %dengan capaian terendah yang terdapat di Kecamatan Sungkai Selatan yaitu Rp.246.313.030,- atau 57,22%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul: “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi administrasi dalam penerapan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yaitu berupa:
a. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sungkai Selatan ?
b. Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami:
a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB;
b. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menghambat penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB;

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis dan praktis:
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat menemukan atau menghasilkan tatacara penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak PBB yang tidak patuh menunaikan kewajiban
1.4.2 Kegunaan Praktis
Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pemerintahan daerah dalam rangka menghasilkan keputusan pemberian sanksi administrasi terhadap wajib pajak PBB yang tidak patuh menunaikan kewajibannya.

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Penerapan Ilmu Administrasi Terhadap Peningkatan Kreatifitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Setiap Organisasi memiliki tujuan utama dalam kegiatan usahanya. Dalam mencapai tujuan Organisasi tersebut diperlukan proses penyelenggaraan dari setiap bidang-bidang yang ada dalam Organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi.
Dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan adanya tenaga kerja atau pegawai yang potensial dan mampu berkreatifitas kerja dengan baik tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep ilmu administrasi yang baik sehingga tercipta suasana pekerjaan yang rapih, tertib, dinamis dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.
Proses dalam pencapaian tujuan Organisasi dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada secara bersama-sama tersebut dinamakan “Administrasi” (administration). Sebagaimana diungkapkan oleh Sondang P. Siagian, bahwa “administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.”
Sebagaimana dikatakan oleh Slamet Soesanto dan Sondang P. Siagian, bahwa terdapat 8 (delapan) unsur dalam rangkaian kegiatan penataan (administrasi) yang merupakan sub konsep dari administrasi itu sendiri, yaitu:
1. Organisasi, adalah kumpulan dari orang-orang atau kelompok yang memiliki kesamaan dalam tujuan.
2. Manajemen, adalah proses secara teknis dalam mencapai tujuan. Manajemen memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu dalam hal perencanaan (planning, pengorganisasian (organizing), pengendalian (controlling), dan evaluasi (evaluating).
3. Komunikasi, adalah hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota organisasi.
4. Informasi, adalah terkait dengan sumber-sumber data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan.
5. Personalia, adalah adanya orang-orang atau karyawan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas masing-masing bidang dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Organisasi.
6. Finansial, merupakan aspek pendanaan dari seluruh kegiatan administrasi.
7. Material, adalah faktor penunjang dalam kegiatan administrasi yang biasanya berbentuk fisik, baik sarana maupun prasarana.
8. Relasi Publik, adalah hubungan Organisasi dengan dunia luar. Relasi publik memfokuskan pada kegiatan sosialisasi tujuan atau kegiatan Organisasi secara eksternal.
Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai :



”PENERAPAN ILMU ADMINISTRASI TERHADAP PENINGKATAN KREATIFITAS KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON” dengan memfokuskan pembahasan pada pembagian 8 unsur-unsur administrasi yang telah disebutkan di atas.

B. Identifikasi Masalah
Dalam penelitian ini, penulis dapat mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan penelitian administrasi di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan ilmu administrasi di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana hubungan antara penerapan ilmu administrasi terhadap peningkatan kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimanakah solusi untuk memecahkan permasalahan penerapan ilmu administrasi terhadap peningkatan kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon?

C. Pembatasan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, terlihat dengan jelas bahwa penelitian mengenai administrasi terkait oleh dua variabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan menjadi fokus utama penelitian agar tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pokok penelitian sebagai berikut:
1. Tentang penerapan ilmu administrasi (Variabel X/ Variabel Bebas) di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.
2. Tentang kreatifitas kerja pegawai (Variabel Y/ Variabel Terikat) di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
3. Tentang hubungan antara penerapan ilmu administrasi (Variabel X/ Variabel Bebas) terhadap peningkatan kreatifitas kerja pegawai (Variabel Y/ Variabel Terikat) di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
4. Tentang Problem Solving atau solusi untuk memecahkan permasalahan penerapan ilmu administrasi terhadap peningkatan kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal ini tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penerapan ilmu administrasi di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui hubungan antara penerapan ilmu administrasi terhadap peningkatan kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
4. Untuk mengetahui solusi untuk memecahkan permasalahan penerapan ilmu administrasi terhadap peningkatan kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon

E. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Ilmiah
1) Mendapatkan data dan fakta yang valid hubungan antara penerapan ilmu administrasi terhadap peningkatan kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon
2) Memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan ilmu administrasi yang penulis dapat di bangku perkuliahan.
b. Kegunaan praktis
1) Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi Kawula Indonesia (STIAKIN), Jakarta.
2) Merupakan sumber referensi bagi jurusan administrasi negara, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai administrasi kreatifitas kerja pegawai di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.
3) Memberikan masukan bagi Camat mengenai urgensitas sistem administrasi di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.
E. Kerangka Pemikiran
Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis membuat sebuah gambaran atau kerangka pemikiran yang akan dikembangkan menjadi sebuah acuan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.
Adapun Kerangka pemikiran yang bisa penulis ajukan adalah :

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah (Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone)

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan paradigma studi ilmu administrasi negara sangat cepat dan mengikuti perubahan lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti studi yang sistematis yang dilakukan oleh Nicholas Henry (1995) yang mengelompokkan paradigma administrasi negara atas; (a) dikhotami politik administrasi, (b) paradigma prinsip-prinsip administrasi negara, (c) paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, (d) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan (e) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara sampai pada tahun 1970. Setelah tahun 1970, paradigma administrasi negara berkembang menjadi paradigma administrasi pembangunan (J.B Kritiadi:1997). Dalam paradigma ini peran pemerintah dalam pembangunan negara-negara berkembang sangatlah besar. Oleh karena itu menurut Abdullah (1984) peran administrasi pembangunan dalam proses pembangunan adalah sebagai ”Agen of Change”. Hal ini berarti proses perencanaan, perumusan kebijaksanaan, implementasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan semuanya dilakukan oleh pemerintah.
Studi yang dilakukan oleh David Osborne dan Gaebler (1992) menggugat tesis tersebut, bahwa pemerintah tidaklah cukup mampu untuk melakukan sendiri kegiatan sektor publik; pemerintah tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai kegiatan sektor publik. Oleh karena itu keterlibatan unsur swasta, masyarakat dan kelembagaan masyarakat lainya dalam menyelenggarakan sektor publik merupakan pilihan tepat untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah peran pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan sektor publik berubah, dimana tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam proses pembangunan, tetapi pihak swasta, kelembagaan masyarakat dan LSM merupakan tiga pilar utama yang harus berperan aktif dalam melakukan proses pembangunan.
Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.
Seiring dengan hal tersebut Abdullah (1984) mengatakan bahwa determinan penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah adalah dibutuhkan ”Infra-Struktur Admnistrasi” yang memiliki kesiapan dan ketangguhan pada semua tingkatan dan tahapan yang meliputi : (a) organisasi pelaksana yang berintikan birokrasi yang mantap dan tangguh; (b) sistem administrasi atau tata laksana yang efektif dan efisien; dan (c) susunan aparatur atau personalia yang berkemampuan tinggi dari segi profesional, orientasional yang disertai rasas dedikasi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa kinerja birokrasi pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan evaluasi serta pengendalian proses pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.
Sorotan tajam tentang kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi wacana yang aktual dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep privatisasi, swastanisasi, kontak kerja yang pada intinya ingin meminimalkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik (Savas, 1983, Osborne, 1992).
Studi yang dilakukan oleh Savas (1983), LAN Jawa Barat (1999) menunjukkan bahwa kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik lebih rendah ketimbang yang dilakukan oleh pihak swasta atau kelembagaan masyarakat lainnya. Bahkan Savas mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah mengarahkan bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh.
Di kalangan masyarakat masih terdapat keluhan berbagai pelayanan pemerintah (birokrasi) bahkan pameo masyarakat mengatakan bahwa kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah dan bila ada pilihan lain untuk mendapat KTP selain dari Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan, maka saya akan memilih ke Supermaket karena disana pegawainya ramah, suka senyum, menanyakan apa yang dapat dibantu. Sebaliknya kalau anggota warga masyarakat ke kantor Kelurahan atau Kecamatan sangat paradoksal dengan apa yang terjadi di Supermaket untuk mendapat pelayanan (Zanapiha, 1999).
Selama ini seperti yang diakui oleh Moestopadidjaja (1997) bahwa pelayanan publik oleh birokrasi cenderung dipersulit, prosedur berbelit-belit, rendahnya ketidakpastian waktu pelayanan. Gejala ini oleh Bryant dan White (1987) sebagai suatu gejala ketidak mampuan administratif, umumnya terjadi di Negara-negara sedang berkembang.
Penilaian kinerja birokrat pemerintah selama ini cenderung didasarkan pada faktor-faktor input seperti jumlah pegawai, anggaran, peraturan perundangan dan termasuk pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan; dan bukan pada faktor-faktor output atau outcomes-nya, misalnya tingkat efisiensi biaya, kualitas layanan, jangkauan dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat berbagai masalah antara lain perbedaan antara kinerja yang diharapkan (intended perfomance) dengan praktek sehari-hari (actual perfomance), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaanya (LAN Jawa Barat, (1999). Studi lainnya dilakukan oleh Hardjo Soekarto (1999) menunjukkan bahwa pelayanan publik selama ini masih menunjukkan mental model birokrat sebagai yang di layani oleh masyarakat, bukan justru sebaliknya aparat yang harus melayani masyarakat. Hal ini terjadi karena pendekatan kekuasaan birokrasi lebih dominan ketimbang keberadaan aparatur sebagai pelayan masyarakat. Kekuasaan birokrat sangat kuat sekali dan bahkan tak ada organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu mengontrolnya sehingga praktek penyelenggaraan pelayanan publik selama ini yang menjadi beban masyarakat dan birokrat cenderunng melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Mohammad, 1999).
Sementara itu peran aparatur negara (birokrasi) sejak beberapa dekade yang lalu lebih disiarkan sebagai penyandang dua peran yaitu sebagai Abdi Negara dan sebagai Abdi masyarakat dan peran sebagai abdi negara menjadi sangat dominan ketimbang peran sebagai abdi masyarakat. Siklus pelayanan lebih berakses ke kekuasaan birokrasi ketimbang melayani masyarakat. Akibatnya aparatur cenderung melayani dirinya sendiri dan meminta layanan dari masyarakat (Thoha, 1993, Idrus, 1995). Berkaitan dengan hal ini Kaufman (1976) mengatakan bahwa tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih diutamakan terutama yang berkaitan dengan mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan publik.
Berdasarkan studi yang dilakukan LAN Sulsel (1997) menunjukkan bahwa pelayanan aparat birokrat terhadap masyarakat/ dunia usaha masih menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya 4.396 jenis pungutan yang dilakukan aparatur mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dari jumlah pungutan tersebut, sekitar 27% dari total biaya produksi dialokasikan untuk memperoleh pelayanan aparatur. Hal ini menunjukkan birokrat menjadi penghambat bagi tumbuhnya daya asing masyarakat itu sendiri.
Tjokroamidjojo (1988) mengidentifikasi ada empat faktor besar yang menghambat efisiensi administrasi negara (birokrasi), yaitu : (1) kecenderungan membengkaknya birokrasi baik dalam arti struktur maupun luasnya campur tangan terhadap kehidupan masyarakat, (2) lemahnya kemampuan manajemen pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan, dan (3) rendahnya produktivitas pegawai negeri. Sementara Siagian (1987), mengidentifikasikan ada tiga jenis kelemahan yang melekat pada pegawai negeri (birokrat) kita, adalah (1) kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin, menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambila keputusan, (2) kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil melakukan tugas-tugas, baik yang bersifat rutin, maupun yang bersifat pembangunan, dan (3) kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi dalam pelaksanaan tugas.
Penelitian LAN Perwakilan Sulawesi Selatan (2000) tentang tingkat kemampuan tenaga perencana Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan tenaga perencana pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya iklim organisasi yang mendukung berkembangnya kemampuan pegawai, tak ada kebijakan tentang jabatan fungsional perencana dan rendahnya penghargaan pemerintah terhadap jabatan tersebut sehingga motivasi tenaga perencana untuk mengembangkan diri masih rendah. Studi lain adalah yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai rendah, baik dilihat dari tingkat pendidika, pengalaman, produktivitas kerja, ataupun disiplin kerja terbukti rendah (PPK-UGM, 1991/1992:2). Penelitian yang sama oleh FISIPOL-UGM pada kantor Bappeda di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lombok menemukan bahwa penampilan Bappeda sangat dipengaruhi oleh para aparatnya dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi; juga oleh tingkat profesionalisme pegawai, organisasi dan mutu kepemimpinan dalam lembaganya (FISIPOL-UGM, 1991:4).
Studi empiris lain yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintah dilihat dari pendekatan proses misalnya penelitian yang dilakukan oleh Baddu (1994), suatu analisis tentang prestasi kerja dan hubungannya dengan kepuasaan dan semangat kerja pada Kantor Setwilda Tk. I Sul-Sel, penelitian yang dilakukan oleh Thahir, M.M. (1997), suatu analisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada kantor Kopertis Wilayah IX Ujung Pandang.
Beberapa penelitian empiris di atas baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh kalangan akademik menunjukkan bahwa penelitian tentang kinerja birokrasi pemerintah dilihat dari sudut pendekatan proses masih bersifat parsial, yaitu hanya berkaitan dengan analisis pada tingkat individu pegawai, tetapi belum melihat secara komprehensif dari sudut kinerja birokrasi pemerintah secara keseluruhan.
Semua ini menunjukkan bahwa kerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih memerlukan kajian yang mendalam dan sungguh-sungguh sehingga peran birokrasi sebagai instrumen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dapat diwujudkan.
Kasus pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten khususnya di Kabupaten Bone menarik dikaji terutama yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, implementasi, pengendalian dan evaluasi melibatkan birokrat daerah (lokal). Disamping itu pula pelayanan pendidikan ini menyentuh kebutuhan seluruh masyarakat.
Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomena kinerja birokrasi pemerintah kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan menggunakan pendekatan proses (internal process approach), terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi pelayanan, kerja, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan. Variabel kinerja ini penting diteliti karena didasarkan atas alasan bahwa kinerja output yang diberikan kepada lingkungan akan sangat tergantung pada tinggi rendahnya kinerja proses. Hal ini berarti organisasi birokrasi pemerintah tak dapat meningkat kebertanggungjawabannya (accountability), kepercayaan, menciptakan keadilan, efektivitas eksternal dan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja eksternalnya tanpa memiliki kinerja internal yang baik.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efesiensi organisasi, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bone ?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efesiensi pelayanan, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintahan khususnya berkaitan dengan efesiensi organisasi, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahuai faktor yang mendukung dan menghambat kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efesiensi pelayanan, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
D. Manfaat Penelitian
1. Secara akademik; sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji kinerja birokrasi pemerintah pada masa yang akan datang .
2. Secara metodologi; penelitian ini memperkaya indikator pengukuran tentang kinerja birokrasi pemerintah khususnya dilihat dalam sudut pandang pendekatan proses.
3. Secara praktis; penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja instansi Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa datang.

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Sistem Administrasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Terhadap Peningkatan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan oleh pendirinya maupun tujuan dari orang-orang yang bekerja di dalamnya sangat dipengaruhi oleh sumber daya (resources) yang dimilikinya. Peningkatan sumber daya tersebut bisa berupa peningkatan dalam sumber daya manusianya, maupun sumber daya pendukung lain yang menyangkut sarana dan prasarana.
Moekijat dalam buku Administrasi Kantor mengatakan, bahwa peningkatan dalam kedua sumber daya tersebut akan berhubungan langsung dengan peningkatan mutu dari produk atau jasa yang dihasilkan. Peningkatan Sumber Daya Manusia dapat dicirikan dengan semakin terampilnya staf/karyawan sehingga akan berimplikasi pada kenaikan kinerja dari lembaga tersebut. Sedangkan peningkatan Sumber Daya Alam—atau sumber daya pendukung lainnya—akan tampak pada bertambahnya sarana dan prasarana yang dimiliki, masa pakai yang lebih lama dari seluruh barang yang ada dalam perusahaan sebagai akibat dari kualitas pemeliharaan yang dilakukan dan peningkatan aspek teknologi yang digunakan.
Dari sudut pandang Administrasi Kepegawaian, tujuan sebuah instansi/lembaga dapat tercapai hanya melalui pengelolaan yang baik serta merupakan interaksi antara individu yang berada di dalamnya. Sebagai sebuah perusahaan profesional, mutu dari peningkatan pelayanan terhadap pelanggan tergantung sekali pada mutu personalianya. Dalam hal ini karyawan, baik yang berada pada level manajer maupun level bawah, merupakan sumber daya yang paling berharga. Jadi, dengan demikian perusahaan yang profesional jelas memerlukan staf yang profesional juga, yaitu yang mampu memberikan yang terbaik bagi pelanggannya.
Begitu pula dalam pandangan Administrasi Perbekalan, yaitu bidang administrasi yang mempunyai konsentrasi kepada masalah sarana dan prasarana sumber daya alam, yang berkaitan secara langsung dengan proses pembelian barang, pencatatan dan pengurusan harta benda, teknik penyimpanan dan perawatan barang, prosedur penyingkiran benda yang tak diperlukan lagi, pengurusan dan pemeliharaan gedung, dan penyusunan tata ruang kantor. Dalam pandangan administrasi perbekalan, Sumber Daya Alam, yang menyangkut sarana dan prasarana, juga sangat menentukan terhadap suksesnya kegiatan perusahaan. Apabila sarana dan prasarana tidak mendukung maka akan menjadi kendala tersendiri bagi karyawan dalam menjalankan kegiatan rutinnya.
Peningkatan dalam bidang perbekalan atau sarana dan prasarana adalah berarti meningkatkan efisiensi material dan memaksimalkan output dalam bentuk pelayanan terhadap pelanggan. Terlebih lagi, perusahaan yang diteliti yaitu PT Cipta Hasil, bergerak dalam bidang penyewaan alat berat, sehingga pemeliharaan alat berat yang dimiliki dan sarana-sarana pendukung lainnya, merupakan hal yang inti karena berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan.
Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PENYEWAAN ALAT BERAT PADA PT CIPTA HASIL, KOTA CIREBON”.

1.2 Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem administrasi, khususnya sistem pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana dan lebih khusus alat berat yang dimiliki PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon?
2. Bagaimana kinerja PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon dalam bidang penyewaan alat berat?
3. Bagaimana pengaruh sistem administrasi pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja dalam bidang penyewaan alat berat pada PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon?


1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari setiap penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan pada perumusan masalah di atas, yaitu:
1. Untuk mengetahui sistem administrasi, khususnya sistem pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana dan lebih khusus alat berat yang dimiliki PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui kinerja PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon dalam bidang penyewaan alat berat.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja dalam bidang penyewaan alat berat pada PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon.

1.4 Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Akademik
a. Mendapatkan data dan fakta yang sahih mengenai pengaruh sistem administrasi pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja dalam bidang penyewaan alat berat pada PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon.
b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan ilmu administrasi, yang penulis dapat di bangku perkuliahan.
b. Manfaat praktis
a. Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Umum STIAKIN, Kota Cirebon.
b. Merupakan sumber referensi bagi jurusan ilmu administrasi, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh sistem administrasi pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja.
c. Memberikan masukan bagi PT. Cipta Hasil, Kota Cirebon, mengenai urgensitas pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

1.5 Hipotesa
Hipotesa pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut.
Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan (berarti) antara sistem administrasi pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja.
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan (berarti) antara sistem administrasi pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja.

1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilakukan pada PT. Cipta Hasil yang berkedudukan di Kota Cirebon selama 3 bulan, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Maret 2007.

1.6.2 Metode dan Ruang Lingkup Penelitian
Metode dalam penelitian menurut tingkat eksplanasi (penjelasan)nya dibagi menjadi tiga jenis:
1) Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bersifat untuk mengetahui dan menjelaskan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain;
2) Metode komparatif, adalah suatu metode yang bersifat membandingkan dari suatu variabel untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda; dan
3) Metode penelitian asosiatif/hubungan, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala/peristiwa.
Dikarenakan penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pemeliharaan (maintenance) sarana dan prasarana terhadap peningkatan kinerja penyewaan alat berat pada PT Cipta Hasil, maka metode yang digunakan adalah mengacu pada metode asosiatif seperti telah dijelaskan pengertiannya di atas.
Sedangkan ruang lingkup penelitian akan membahas 2 variabel penelitian, yaitu:
1. Sistem Administrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Berat (yang
operasionalnya mencakup: data tentang biaya untuk pemeliharaan)
2. Kinerja perusahaan (yang operasionalnya mencakup: data tentang
pendapatan nilai penyewaan alat berat).

1.6.3 Jenis Data dan Variabel yang Digunakan
Jenis data dalam penelitian ini bersifat expost facto, yaitu mengeksplorasi data-data yang telah tersedia, yaitu data Sistem Administrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Berat dan data tentang Kinerja perusahaan, dalam bentuk nilai penyewaan alat berat pada PT Cipta Hasil, Kota Cirebon.
Penelitian ini memiliki 2 (dua) variable, yaitu satu Variabel Bebas (X), yakni Administrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Berat, dan satu Variabel Terikat (Y) yakni Kinerja perusahaan. Sedangkan Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain korelasional, yaitu desain yang akan mengungkap hubungan korelatif satu variabel atau lebih. Penerapannya dalam penelitian ini adalah akan mengkorelasikan, satu variabel sebagai variabel bebas (X), dan satu variabel lagi sebagai variabel terikat (Y). Adapun desain korelasinya adalah sebagai berikut:

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...

Sarana Dan Prasarana Inventaris Kekayaan Milik Negara Dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Belajar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Lembaga pendidikan termasuk di dalamnya perguruan tinggi/institut—sebagai tempat untuk menimba ilmu merupakan lembaga yang bersifat dinamis, yang berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Dalam perkembangan setiap negara, perguruan tinggi merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan sekaligus jantung peradaban yang akan menentukan perkembangan negara di masa depan.
Dalam lingkup yang lebih konkret, perguruan tinggi—khususnya perguruan tinggi negeri—berkembangan sejalan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri, terutama perkembangan dalam bidang sumber daya (resources) yang dimilikinya. Peningkatan sumber daya tersebut bisa berupa peningkatan dalam sumber daya manusianya, maupun sumber daya pendukung lain yang menyangkut sarana dan prasarana.
T. Hani Handoko dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (1993) mengatakan, bahwa peningkatan dalam kedua sumber daya tersebut akan berhubungan langsung dengan peningkatan mutu dari produk yang dihasilkan—dalam hal ini, para mahasiswa sebagai produk dari sebuah perguruan tinggi yang mendidiknya. Peningkatan Sumber Daya Manusia dapat dicirikan dengan semakin terampilnya staf/karyawan sehingga akan berimplikasi pada kenaikan kinerja dari lembaga tersebut. Sedangkan peningkatan Sumber Daya Alam—atau sumber daya pendukung lainnya—akan tampak pada bertambahnya sarana dan prasarana yang dimiliki, bisa berupa gedung/ruang perkuliahan, komponen teknologi, koleksi buku di perpustakaan serta perlengkapan lainnya.
Dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia, tujuan sebuah instansi/lembaga dapat tercapai hanya melalui pengelolaan yang baik serta merupakan interaksi antara individu yang berada di dalamnya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan profesional, mutu dari peningkatan pelayanan terhadap masyarakat tergantung sekali pada mutu personalianya (Thompson dan Carr, 1987:48). Dalam hal ini staf sebuah lembaga pendidikan, baik dosen maupun staf lainnya, merupakan sumber daya yang paling berharga. Jadi, dengan demikian sebuah perguruan tinggi profesional jelas memerlukan staf yang profesional juga, yaitu yang mampu memberikan yang terbaik bagi mahasiswa dan instansi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Begitu pula dengan peningkatan Sumber Daya Alam. Faktor ini juga sangat menentukan terhadap suksesnya proses belajar mahasiswa dalam kegiatan rutinnya setiap hari. Apabila Sumber Daya Alam dari sebuah perguruan tinggi tidak mendukung maka akan menjadi kendala tersendiri bagi mahasiswa. Dengan tidak adanya sarana praktek (bagi mahasiswa yang mengambil jurusan teknik), misalnya, jelas akan menghambat keahlian dan kreativitas mereka; atau jika suasana ruang kuliah tidak kondusif bagi proses belajar, misalnya dengan tidak adanya media pengajaran yang efektif, maka perkembangan pengetahuan mahasiswa akan terhambat dengan sendirinya. Seperti diungkapkan Alex S. Nitisemito (1987:47) bahwa efektivitas dan produktivitas suatu perusahaan, instansi, maupun suatu lembaga sosial akan ditentukan oleh dua hal: Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam (asset).
Waktu dan sejarah telah membuktikan bahwa suatu perguruan tinggi—bahkan bukan hanya perguruan tinggi, melainkan seluruh organisasi—yang dikelola dengan baik oleh tenaga yang memiliki keahlian, keterampilan, pengetahuan yang luas serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai akan dapat menaikkan posisi perguruan tinggi tersebut ke dalam jajaran perguruan tinggi yang bersifat profesional dan bermutu.
Dalam era pembangunan yang pesat seperti sekarang ini, citra perguruan tinggi haruslah berubah dari kegiatan yang pasif ke kegiatan yang dinamis. Kegiatan yang pasif dengan mengharap bantuan sepenuhnya dari pemerintah, merupakan kegiatan perguruan tinggi yang “ketinggalan zaman”. Sebaliknya sejalan dengan pesatnya pembangunan dan mengingat alokasi APBN negara kita banyak terpusat kepada sektor pemulihan kondisi ekonomi yang sejak pertengahan tahun 1998 terus memburuk, maka perguruan tinggi negeri mau tidak mau dituntut untuk mandiri. Kesempatan ini merupakan peluang yang menantang (challengfull) bagi seluruh staf perguruan tinggi yang merupakan PNS untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya seoptimal mungkin.
Kondisi ini menjadi satu perkembangan yang baik bagi suatu perguruan tinggi negeri jika efektivitas dan efisiensi dari seluruh kegiatan perguruan tinggi ditingkatkan. Di sinilah pentingnya fungsi manajemen personalia dan bagian administrasi umum. Manajemen personalia dalam suatu perguruan tinggi saat ini memiliki tugas untuk terus meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia yang ada agar dapat bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, terutama dengan perguruan tinggi swasta yang semakin menunjukkan semangatnya dalam bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Sedangkan bidang Administrasi Umum (atau istilah lain yang digunakan untuk menunjuk pada bagian yang bertanggungjawab dalam bidang Sumber Daya Alam suatu organisasi) saat ini memiliki tugas yang tidak kalah penting dibanding dengan bagian Manajemen Personalia (Human Resources Development). Saat ini ia memiliki tugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sumber daya alam, baik yang berkenaan dengan sarana maupun prasarana, yakni inventaris kekayaan milik negara yang dimiliki oleh instansi/lembaga. Dengan upaya efektivitas dan efisiensi dari sumber daya alam yang ada, khususnya yang berkenaan dengan inventaris kekayaan milik negara, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap para mahasiswa dalam proses belajar mereka.
Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dari inventaris kekayaan milik negara adalah berarti meningkatkan efisiensi material dan memaksimalkan output terhadap pelanggan—dalam hal ini mahasiswa sebagai “pelanggan” utama di dalam sebuah perguruan tinggi. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dari inventaris kekayaan milik negara ini merupakan hal yang penting, mengingat hal itu sebagai modal utama dari setiap perguruan tinggi negeri serta merupakan amanat yang diberikan negara terhadap instansi yang bersangkutan. Secara konseptual, apabila pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana baik maka tingkat kesuksesan belajar mahasiswa akan baik juga (Buchari Alma, 2000:111).
Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Sarana dan Prasarana Inventaris Kekayaan Milik Negara terhadap Keberhasilan Belajar Mahasiswa di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta”.

B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana di Insitut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta?
2. Bagaimana keberhasilan belajar mahasiswa di Insitut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta?
3. Bagaimana hubungan pengaruh sarana dan prasarana inventaris kekayaan milik negara terhadap keberhasilan belajar mahasiswa di Insitut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta?


C. Hipotesa
1. Hipotesa Penelitian
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan (berarti) antara Pelayanan Sarana dan Prasarana Inventaris Kekayaan Milik Negara dan Keberhasilan Belajar Mahasiswa.
Ha : Ada pengaruh yang signifikan (berarti) antara Pelayanan Sarana dan Prasarana Inventaris Kekayaan Milik Negara dan Keberhasilan Belajar Mahasiswa.
2. Hipotesa Statistik
Ho :  = 0 : Sarana dan Prasarana Inventaris Kekayaan Milik Negara tidak berpengaruh terhadap Keberhasilan Belajar Mahasiswa.
Ha :   0 : Sarana dan Prasarana Inventaris Kekayaan Milik Negara berpengaruh terhadap Keberhasilan Belajar Mahasiswa.

Keterangan:
Tingkat singnifikan () = 5 %.


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain:
a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sarana dan prasarana di Insitut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
b. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan belajar mahasiswa di Insitut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
c. Untuk mengetahui bagaimana hubungan pengaruh sarana dan pra-sarana inventaris kekayaan milik negara terhadap keberhasilan belajar mahasiswa di Insitut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademik
1) Mendapatkan data dan fakta yang sahih mengenai pengaruh sarana dan prasarana inventaris kekayaan milik negara terhadap keberhasilan belajar mahasiswa di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
2) Memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan ilmu manajemen, khususnya sebagai sumbangan pemikiran bagi setiap mata kuliah manajemen yang penulis dapat di bangku perkuliahan.
b. Manfaat praktis
1) Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Umum STIE Dwipa Wacana, Jakarta.
2) Merupakan sumber referensi bagi jurusan manajemen, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh sarana dan prasarana inventaris kekayaan milik negara terhadap keberhasilan belajar mahasiswa di Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
3) Memberikan masukan bagi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Jakarta mengenai urgensitas sarana dan prasarana inventaris kekayaan milik negara terhadap keberhasilan belajar mahasiswa di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.

E. Sistematika Penulisan
Keseluruhan penulisan isi skripsi ini akan disusun dengan membagi ke dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing berisikan hal-hal sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Di dalamnya menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori
Membahas hal-hal mengenai pengertian-pengertian pokok dan teori yang dikemukakan para ahli yang mendukung pelaksanaan penulisan skripsi ini dan sebagai landasan untuk pembahasan selanjutnya, di antaranya: (1) pengertian dan fungsi-fungsi manajemen, (2) manajemen perencanaan dan perumusan kebutuhan barang, (3) pengertian sarana dan prasarana inventaris kekayaan milik Negara, (4) pelaksanaan inventaris kekayaan milik Negara, (5) pengelolaan inventaris kekayaan milik Negara, (6) ruang lingkup pelayanan sarana dan prasarana, (7) pentingnya peningkatan pelayanan, dan (8) Tolok Ukur Keberhasilan Belajar Mahasiswa pada Sebuah Perguruan Tinggi.
Bab III Metodologi Penelitian
Menguraikan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, metode dan teknik pengambilan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data terhadap hasilnya, untuk mendapatkan informasi mengenai variabel pelayanan sarana dan prasarana inventaris kekayaan milik negara dan variabel keberhasilan belajar mahasiswa di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
Bab IV Temuan dan Analisis Hasil Penelitian
Bab ini merupakan bab utama, karena berkaitan langsung dengan judul skripsi ini, di mana diuraikan secara sistematis mengenai hasil penelitian yang diperoleh beserta interpretasinya.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Merupakan bab terakhir yang menyajikan hasil kesimpulan pembahasan, dan berisi saran-saran dari temuan penelitian

File Selengkapnya.....

Baca Selengkapnya...