BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam aspek kehidupan masyarakat, maka setiap organisasi pemerintah daerah diharapkan mampu merespon secara cepat tututan dan harapan masyarakat yang semakin kopleks, untuk pelayanan publik.
Adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin kompleks tersebut, maka seluruh jajaran aparatur pemerintah harus memiliki komitmen dan loyalitas yang sama dan kuat untuk memenuhi seluruh aspek pelayanan publik dengan merubah sikap dan perilaku, serta penataan system pelayanan yang efektif dan efesien, sehingga aparatur pemerintah secara optimal dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Secara teoritis dan empiris, keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya merupakan kontribusi langsung dari prilaku pegawainya, oleh karena itu pegawai yang bekerja pada pemerintah harus dikembangkan sebaiknya, melalui peningkatan kompetensinya, sehingga setiap aparatur pemerintah profesional dalam menjalankan tugasnya.
Untuk meningkatkan profesionalisme minimal ada tiga nilai yang harus dikembangkan, yaitu : 1)
Pertama, tugas dan peranan aparatur harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum.
Kedua, profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi professional bukan bersifat patrimonial.
Ketiga, memegang teguh prinsip the right man on the right place.
Pengelolaan SDM secara profesional sangat penting, agar didalam organisasi terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi, wujud keseimbangan merupakan kunci utama organisasi untuk dapat berkembang secara produktif. Melalui pengelolaan manajemen SDM secara profesional tersebut, tentunya di harapkan pegawai yang ada dalam organisasi dapat bekerja secara produktif.
Mengigat besarnya peranan SDM sebagai pengerak organisasi dalam mencapai tujuannya, maka upaya-upaya organisasi dalam mendorong pegawainya untuk bekerja lebih baik harus terus dilakukan, dengan adanya pegawai-pegawai yang bekerja secara baik ini, maka di harapkan hasil kerja (kinerja karyawan) yang di capai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Dapat dilihat dengan jelas fungsi personalia merupakan salah satu fungsi yang penting karena manusia merupakan faktor penggerak, yaitu faktor produksi yang dilakukan dan teknologi yang dipergunakan, unsur sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Jadi masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang penting yang harus selalu diperhatikan dalam menjaga kelancaran jalannya proses produksi suatu perusahaan.
Ada beberapa cara dan pendekatan untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik. Salah satunya adalah dengan memberi motivasi pada pegawai, pemberian motivasi menyangkut berbagai bentuk, diantaranya dengan cara memberi motivasi langsung tertuju pada masing-masing individu. Cara lain yang lazim dilaksanakan memberikan kebijaksanaan kompensasi finansial yang wajar, yang bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya.
Kompensasi finansial pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, sebab itu kompensasi finansial harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum atau sering disebut dengan kebutuhan fisik minimum. Adapun tanggung jawab semua masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pegawai itu sendiri untuk menjamin bahwa kebutuhan hidup minimum setiap pegawai dapat dipenuhi melalui pekerjaan dimana dia memperoleh penghasilan.
Kebijaksanaan yang adil dan layak dapat dilakukan misalnya dengan memberikan jumlah kompensasi finansial yang cukup sehingga pegawai dapat bekerja lebih baik. Kebijaksanaan pengkompensasi finansial dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan berpengaruh terhadap kedua belah pihak, baik pegawai maupun pemerintah. Oleh karena itu kebijaksanaan tersebut diharapkan dapat memuaskan kedua belah pihak, yaitu peningkatan kompensasi finansial diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan. Jaminan penghasilan yang lebih baik sangat penting bukan saja bagi kemanusiaan akan tetapi juga untuk meningkatkan kinerja.
Puskesmas Narmada sebagai salah satu institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Narmada, mendorong pihak manajemen, secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Puskesmas Narmada, selama ini telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik dan professional, hal ini sesuai dengan Visi dan Misi yaitu :
VISI :
“Tercapainya Kecamatan Narmada Sehat Menuju Terwujudnya Lombok Barat Sehat.”
MISI :
1. Mengerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di Wilayah Kecamatan Narmada.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Kecamatan Narmada.
3. Meningkatkan dan memelihara mutu, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jajaran di bawahnya.
4. Meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya di Wilayah Kecamatan Narmada melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Puskesmas Narmada mempunyai beberapa unit Puskesmas Pembantu untuk melayani seluruh masyarakat Narmada sampai pelosok desa. Dengan adanya program Pemerintah Jaringan Pengaman Sosial membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga dapat perawatan kesehatan.
Penelitian ini memusatkan perhatian hanya pada faktor kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Narmada Lombok Barat.
1.2. Perumusan Pokok Masalah.
Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
“Apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Narmada Lombok Barat.”
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1.3.1. Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam aspek kehidupan masyarakat, maka setiap organisasi pemerintah daerah diharapkan mampu merespon secara cepat tututan dan harapan masyarakat yang semakin kopleks, untuk pelayanan publik.
Adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin kompleks tersebut, maka seluruh jajaran aparatur pemerintah harus memiliki komitmen dan loyalitas yang sama dan kuat untuk memenuhi seluruh aspek pelayanan publik dengan merubah sikap dan perilaku, serta penataan system pelayanan yang efektif dan efesien, sehingga aparatur pemerintah secara optimal dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Secara teoritis dan empiris, keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya merupakan kontribusi langsung dari prilaku pegawainya, oleh karena itu pegawai yang bekerja pada pemerintah harus dikembangkan sebaiknya, melalui peningkatan kompetensinya, sehingga setiap aparatur pemerintah profesional dalam menjalankan tugasnya.
Untuk meningkatkan profesionalisme minimal ada tiga nilai yang harus dikembangkan, yaitu : 1)
Pertama, tugas dan peranan aparatur harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum.
Kedua, profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi professional bukan bersifat patrimonial.
Ketiga, memegang teguh prinsip the right man on the right place.
Pengelolaan SDM secara profesional sangat penting, agar didalam organisasi terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi, wujud keseimbangan merupakan kunci utama organisasi untuk dapat berkembang secara produktif. Melalui pengelolaan manajemen SDM secara profesional tersebut, tentunya di harapkan pegawai yang ada dalam organisasi dapat bekerja secara produktif.
Mengigat besarnya peranan SDM sebagai pengerak organisasi dalam mencapai tujuannya, maka upaya-upaya organisasi dalam mendorong pegawainya untuk bekerja lebih baik harus terus dilakukan, dengan adanya pegawai-pegawai yang bekerja secara baik ini, maka di harapkan hasil kerja (kinerja karyawan) yang di capai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Dapat dilihat dengan jelas fungsi personalia merupakan salah satu fungsi yang penting karena manusia merupakan faktor penggerak, yaitu faktor produksi yang dilakukan dan teknologi yang dipergunakan, unsur sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Jadi masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang penting yang harus selalu diperhatikan dalam menjaga kelancaran jalannya proses produksi suatu perusahaan.
Ada beberapa cara dan pendekatan untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik. Salah satunya adalah dengan memberi motivasi pada pegawai, pemberian motivasi menyangkut berbagai bentuk, diantaranya dengan cara memberi motivasi langsung tertuju pada masing-masing individu. Cara lain yang lazim dilaksanakan memberikan kebijaksanaan kompensasi finansial yang wajar, yang bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya.
Kompensasi finansial pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, sebab itu kompensasi finansial harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum atau sering disebut dengan kebutuhan fisik minimum. Adapun tanggung jawab semua masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pegawai itu sendiri untuk menjamin bahwa kebutuhan hidup minimum setiap pegawai dapat dipenuhi melalui pekerjaan dimana dia memperoleh penghasilan.
Kebijaksanaan yang adil dan layak dapat dilakukan misalnya dengan memberikan jumlah kompensasi finansial yang cukup sehingga pegawai dapat bekerja lebih baik. Kebijaksanaan pengkompensasi finansial dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan berpengaruh terhadap kedua belah pihak, baik pegawai maupun pemerintah. Oleh karena itu kebijaksanaan tersebut diharapkan dapat memuaskan kedua belah pihak, yaitu peningkatan kompensasi finansial diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan. Jaminan penghasilan yang lebih baik sangat penting bukan saja bagi kemanusiaan akan tetapi juga untuk meningkatkan kinerja.
Puskesmas Narmada sebagai salah satu institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Narmada, mendorong pihak manajemen, secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Puskesmas Narmada, selama ini telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik dan professional, hal ini sesuai dengan Visi dan Misi yaitu :
VISI :
“Tercapainya Kecamatan Narmada Sehat Menuju Terwujudnya Lombok Barat Sehat.”
MISI :
1. Mengerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di Wilayah Kecamatan Narmada.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Kecamatan Narmada.
3. Meningkatkan dan memelihara mutu, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jajaran di bawahnya.
4. Meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya di Wilayah Kecamatan Narmada melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Puskesmas Narmada mempunyai beberapa unit Puskesmas Pembantu untuk melayani seluruh masyarakat Narmada sampai pelosok desa. Dengan adanya program Pemerintah Jaringan Pengaman Sosial membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga dapat perawatan kesehatan.
Penelitian ini memusatkan perhatian hanya pada faktor kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Narmada Lombok Barat.
1.2. Perumusan Pokok Masalah.
Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
“Apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Narmada Lombok Barat.”
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1.3.1. Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :