Myanmar akan Ratifikasi Piagam ASEAN
SINGAPURA -- Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo, menyatakan Myanmar akan meratifikasi Piagam ASEAN. Sikap Myanmar ini akan disampaikan dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting di Singapura yang dimulai Ahad (20/7). ''Tinggal Thailand, Indonesia, dan Filipina yang belum meratifikasinya,'' katanya dalam wawancara dengan Dow Jones Newswires, Jumat (18/7).
Juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik langkah Myanmar ini. ''Kami telah mengetahui langkah Myanmar ini, kami menyambutnya dan ini akan menjadi arah yang baik bagi ASEAN,'' katanya kepada Republika. Teuku juga mengatakan bahwa awal pekan ini pemerintah telah menyerahkan draf Piagam ASEAN ke DPR untuk diratifikasi. Kini menunggu DPR untuk melakukan ratifikasi piagam itu.
Sementara Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan berharap seluruh anggota dapat meratifikasi piagam itu. Ini bisa menjadi perayaan dalam pertemuan kepala negara ASEAN di Bangkok, akhir tahun ini. Piagam ini akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang berbasis hukum. Sebelumnya Surin sempat memperkirakan ada kesulitan bagi Myanmar untuk meratifikasinya. Namun kini secara mengejutkan, justru Myanmar berada di barisan terdepan di antara empat negara yang belum meratifikasi piagam tersebut.
Seorang diplomat mengatakan dalam pertemuan nanti, Menlu Myanmar, Nyan Win diharapkan akan memberikan informasi mengenai perkembangan politik dan upaya rekonstruksi yang dilakukan pascabencana badai Nargis beberapa waktu lalu. Termasuk pula soal penyelenggaraan referendum konstitusi sepekan setelah badai Nargis terjadi. ''Kemungkinan pula akan ada komunike bersama terkait masalah Myanmar. Pemerintah Myanmar sendiri diharapkan pula berbicara tentang perkembangan politik di sana,'' katanya.
Pemerintah Myanmar mengklaim 92 persen suara memberikan dukungan terhadap konstitusi yang dirumuskan junta militer itu. Junta militer juga memperpanjang masa tahanan rumah pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi. Kamis lalu, mantan Sekjen ASEAN Rudolfo Severino mengatakan, ada alasan yang mempengaruhi negara anggota ASEAN yang belum meratifikasi piagam itu. Thailand, kata Severino, pemerintahnya masih disibukkan dengan masalah dalam negeri. Sementara pemerintah Filipina kini juga sedang berupaya mendapatkan persetujuan senat meratifikasinya.
Severino mengatakan senat Filipina menjadikan kondisi politik di Myanmar sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah Filipina mesti meratifikasi atau tidak. Kepala Pusat Studi ASEAN di Singapura ini menambahkan, sepuluh negara ASEAN memang harus meratifikasinya bila piagam ini ingin berlaku. Sebelumnya, di antara sepuluh negara ASEAN, Myanmar dicurigai sebagai negara yang paling terakhir untuk meratifikasi Piagam ASEAN. Dengan perkembangan terakhir ini, belum diketahui apakah Filipina akan langsung mengikuti jejak Myanmar. afp/fer
(-)------
Alatas: Piagam ASEAN Menguntungkan
JAKARTA -- Mantan Menteri Luar Negeri, Ali Alatas mendorong negara-negara ASEAN untuk segera meratifikasi Piagam ASEAN. Ratifikasi akan memberikan keuntungan bagi ASEAN dan membuat organisasi negara-negara Asia Tenggara ini akan lebih kompetitif.
''Piagam ini patut diratifikasi oleh negara anggota ASEAN,'' katanya seusai diskusi bertajuk the Road to Ratification and Implementation of the ASEAN Charter: Its Strengths and Weaknesses, Kamis (17/7). Alatas mengatakan melalui ratifikasi, ASEAN akan menjadi organisasi regional yang berdasar hukum setelah 40 tahun tak memilikiknya. Komitmen negara anggota ASEAN juga akan mewujud menjadi komitmen legal dan yuridis.
Ratifikasi berpotensi menjadikan ekonomi ASEAN lebih kompetitif karena ada prospek pasar tunggal dan basis produksi. Hal ini menjadikan ASEAN lebih kompetitif dengan kekuatan ekonomi seperti Amerika Serikat, Jepang, India, atau Cina. Apalagi ASEAN memiliki pasar 500 juta orang. Namun Alatas mengingatkan, piagam tak dapat berfungsi bila ada anggota ASEAN yang tidak meratifikasinya. Hingga kini, masih ada empat negara anggota yang belum meratifikasi Piagam ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan Myanmar.
Menurut mantan Sekjen ASEAN, Rudolfo C Severino, Piagam ASEAN secara eksplisit memuat prinsip-prinsip demokrasi, HAM, kebebasan, dan tata pemerintahan yang baik. Namun, kata Severino yang juga kepala Pusat Studi ASEAN ini, tanpa penerapan maka Piagam ASEAN tak akan berarti apa-apa.
Sedangkan Dewi Fortuna Anwar dari The Habibie Center menilai langkah ratifikasi piagam bermakna strategis. Mengenai kelemahan dalam isi piagam, kata Dewi, maka dapat dilakukan amandemen. Sebab menurutnya, piagam ini adalah produk politik yang berpijak pada kompromi politik negara anggotanya. Seperti diketahui, sistem pemerintahan, demokratisasi, sosial dan kondisi ekonomi anggota ASEAN amat beragam sehingga tercetusnya Piagam ASEAN ini menjadi langkah awal untuk maju. fer
(-)---
Kamboja Adukan Konflik Perbatasan PBB
PHNOM PENH -- Kamboja mengadukan konflik perbatasannya dengan Thailand. Konflik berpusat di sekitar Kuil Preah Vihear, tempat berkumpulnya sekitar 600 personel militer Thailand dan 1.000 personel militer Kamboja.
Menurut Menteri Penerangan Kamboja Khieu Kanharith, Ahad (20/7), pengaduan dikirimkan kepada ketua Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk ''menarik perhatian mereka pada situasi terakhir di perbatasan Kamboja dan Thailand.'' Namun ia menegaskan, ''Kamboja tidak meminta campur tangan PBB. Kami akan berpegang pada instruksi Perdana Menteri (Kamboja) Hun Sen untuk mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai,'' katanya.
Sementara menurut juru bicara pemerintah Thailand, Wichianchote Sukchotrat Thailand akan mempelajari isi pengaduan Kamboja sebelum memberikan surat tanggapan kepada PBB. Panglima militer kedua negara juga mengaku mencoba mendinginkan ketegangan di kalangan masing-masing. Hal ini untuk memastikan bahwa tak ada bentrok menjelang perundingan damai kedua negara yang dijadwalkan pada Senin ini. Konfrontasi ini bermula ketika organisasi kebudayaan PBB, UNESCO, menyetujui usul Kamboja agar menjadikan Kuil Preah Vihear sebagai ''Situs Warisan Dunia''.
Tiga pengunjuk rasa Thailand kemudian menerobos perlintasan Selasa lalu, dan mengklaim Kuil Preah Vihear milik mereka. Staf diplomatik dari Amerika Serikat, Cina, Prancis, dan Vietnam telah mengunjungi wilayah yang diperebutkan itu, untuk menambah tekanan diplomatik agar pertikaian itu segera diselesaikan. afp/ap/yyn
(-)---
Myanmar akan Ratifikasi Piagam ASEAN
SINGAPURA -- Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo, menyatakan Myanmar akan meratifikasi Piagam ASEAN. Sikap Myanmar ini akan disampaikan dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting di Singapura yang dimulai Ahad (20/7). ''Tinggal Thailand, Indonesia, dan Filipina yang belum meratifikasinya,'' katanya dalam wawancara dengan Dow Jones Newswires, Jumat (18/7).
Juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik langkah Myanmar ini. ''Kami telah mengetahui langkah Myanmar ini, kami menyambutnya dan ini akan menjadi arah yang baik bagi ASEAN,'' katanya kepada Republika. Teuku juga mengatakan bahwa awal pekan ini pemerintah telah menyerahkan draf Piagam ASEAN ke DPR untuk diratifikasi. Kini menunggu DPR untuk melakukan ratifikasi piagam itu.
Sementara Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan berharap seluruh anggota dapat meratifikasi piagam itu. Ini bisa menjadi perayaan dalam pertemuan kepala negara ASEAN di Bangkok, akhir tahun ini. Piagam ini akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang berbasis hukum. Sebelumnya Surin sempat memperkirakan ada kesulitan bagi Myanmar untuk meratifikasinya. Namun kini secara mengejutkan, justru Myanmar berada di barisan terdepan di antara empat negara yang belum meratifikasi piagam tersebut.
Seorang diplomat mengatakan dalam pertemuan nanti, Menlu Myanmar, Nyan Win diharapkan akan memberikan informasi mengenai perkembangan politik dan upaya rekonstruksi yang dilakukan pascabencana badai Nargis beberapa waktu lalu. Termasuk pula soal penyelenggaraan referendum konstitusi sepekan setelah badai Nargis terjadi. ''Kemungkinan pula akan ada komunike bersama terkait masalah Myanmar. Pemerintah Myanmar sendiri diharapkan pula berbicara tentang perkembangan politik di sana,'' katanya.
Pemerintah Myanmar mengklaim 92 persen suara memberikan dukungan terhadap konstitusi yang dirumuskan junta militer itu. Junta militer juga memperpanjang masa tahanan rumah pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi. Kamis lalu, mantan Sekjen ASEAN Rudolfo Severino mengatakan, ada alasan yang mempengaruhi negara anggota ASEAN yang belum meratifikasi piagam itu. Thailand, kata Severino, pemerintahnya masih disibukkan dengan masalah dalam negeri. Sementara pemerintah Filipina kini juga sedang berupaya mendapatkan persetujuan senat meratifikasinya.
Severino mengatakan senat Filipina menjadikan kondisi politik di Myanmar sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah Filipina mesti meratifikasi atau tidak. Kepala Pusat Studi ASEAN di Singapura ini menambahkan, sepuluh negara ASEAN memang harus meratifikasinya bila piagam ini ingin berlaku. Sebelumnya, di antara sepuluh negara ASEAN, Myanmar dicurigai sebagai negara yang paling terakhir untuk meratifikasi Piagam ASEAN. Dengan perkembangan terakhir ini, belum diketahui apakah Filipina akan langsung mengikuti jejak Myanmar. afp/fer
(-)----
RI Tindak Lanjuti Rekomendasi KKP
JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mulai menindaklanjuti rekomendasi laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste (TL) dengan menyusun rencana aksi (plan of action). Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah berharap akhir bulan ini sudah bisa digelar pertemuan dengan TL untuk membahas rencana tersebut.
''Beberapa rekomendasi akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi (plan of action) dengan mengadakan pertemuan lintas departemen yang melibatkan semua instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait yang mempunyai otoritas menindaklanjuti hasil laporan KKP,'' kata Faiza, Jumat (18/7), dalam brifing rutin mingguan.
Faiza mengatakan sejumlah rekomendasi KKP sebenarnya sudah termasuk dalam program kerja sama bilateral kedua negara dan sudah berjalan. Namun, beberapa rekomendasi lain masih harus dibicarakan secara teknis. Dalam barisan ini termasuk bagaimana mengelola wilayah perbatasan dan kemudahan bergerak bagi penduduk kedua negara.
Terkait dengan reaksi masyarakat internasional, Faiza mengatakan sejauh ini pemerintah menilai reaksi masyarakat internasional atas laporan KKP tidak berlebihan. Pemerintah, lanjutnya, bisa menerima reaksi yang diberikan sejumlah pihak meski pada saat yang sama pemerintah juga meminta masyarakat internasional menghormati langkah yang diambil kedua negara.
''Pemerintah memang terus mencermati dinamika masyarakat internasional. Tetapi sejauh ini tidak ada reaksi yang berlebihan dari masyarakat internasional karena pada umumnya mereka bisa memahami bahwa ini adalah solusi yang diambil oleh dua negara yang berdaulat dan demokrasi,'' tegas Faiza.
Diakuinya, memang ada pihak-pihak yang meminta agar hasil KKP itu ditindaklanjuti dengan jalur hukum. ''Tetapi, harus dipahami pemerintah RI dan Timor Leste sepakat menerima hasil KKP dan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan,'' lanjutnya.
Faiza mengatakan apa yang ditempuh Indonesia dan Timor Leste yang mengedepankan semangat rekonsiliasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Afrika Selatan (Afsel) dalam menangani masalah apartheid. Afsel, lanjutnya, juga mengedepankan semangat rekonsiliasi dan langkah itu bisa diterima oleh masyarakat internasional.
''Kalau pilihan Afsel bisa diterima lantas mengapa pilihan kita dan Timor Leste tidak bisa diterima. Harus dicatat ini adalah langkah yang diambil oleh dua negara yang berdaulat dan demokratis dimana pemerintahan kedua negara mempunyai legitimasi untuk merekomendasikan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah,'' papar Faiza. lan
(-)---
Deportasi Dimulai Agustus
KUALA LUMPUR -- Malaysia berencana mendeportasi 150 ribu pekerja ilegal dari Indonesia dan Filipina pada Agustus. Ini menjadi awal deportasi besar-besaran terhadap pekerja ilegal yang berada di negara bagian Sabah. Deputi Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengatakan pekerja yang kedapatan tak bervisa akan langsung dideportasi.
''Operasi berskala besar akan dimulai Agustus,'' kata Najib, Kamis (17/7).
Najib mengatakan rapat kabinet menyepakati anggaran 15.6 juta dolar AS untuk mendanai operasi itu. Untuk langkah awal, kata dia, pemerintah menargetkan 100 ribu hingga 150 ribu orang yang akan dideportasi. Program terus berlangsung hingga pekerja ilegal tak ada lagi.
Dalam praktiknya, kata Najib, proses deportasi ini akan melibatkan polisi, petugas imigrasi, dan pasukan RELA. Ia menambahkan, langkah deportasi ini menunjukkan kemauan pemerintah memecahkan masalah pekerja ilegal. afp/fer
(-)--
Sengketa Pulau Korsel-Jepang Menghangat
SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) menegaskan tak akan berkompromi dengan Jepang soal pulau Dokdo. Di Jepang, pulau yang terletak di wilayah Laut Jepang itu dikenal sebagai pulau Takeshima dan menjadi sengketa antara kedua negara selama beberapa dekade.''Tak ada ruang untuk konsensi atau kompromi. Dokdo adalah masalah kedaulatan wilayah,'' kata Presiden Korsel, Lee Myung-bak dalam rapat kabinet di Seoul, Rabu (16/7).
Pulau tersebut selama ini di bawah kendali Korsel meski Jepang pun menyatakan berdaulat atas pulau itu. Sengketa atas pulau itu memasuki babak baru. Pernyataan keras Lee itu merespons langkah pemerintah Jepang yang Senin lalu, menerbitkan buku panduan baru bagi pelajar yang menyebutkan bahwa Jepang berdaulat atas pulau itu.
Lee bahkan menarik duta besar Korsel, Kwon Chul-hyun, dari Jepang sebagai protes atas klaim Jepang tersebut. Sebelum diminta pulang, Kwon diperintahkan untuk menyatakan protes pemerintahnya kepada pemerintah Jepang karena telah mengklaim pulau itu.
Kwon yang dikutip surat kabar Munhwa Ilbo, Rabu, mengatakan selain menyatakan protes ia juga mengingatkan Jepang bisa kehilangan dukungan Korsel dalam kancah internasional. Ia juga menyatakan sangat berat untuk melanjutkan rencana pertemuan bilateral di Seoul. Menurut Kwon, Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda dijadwalkan akan berkunjung ke Seoul pada September atau awal Oktober mendatang. Sebaliknya Lee juga dijadwalkan berkunjung ke Tokyo pada September.
Kwon mengungkapkan pula, warga Korsel menganggap langkah Jepang mengklaim pulau Dokdo sebagai miliknya merupakan invasi wilayah Korsel. Ia menambahkan, saat Lee dan Fukuda bertemu di Tokyo, April lalu, keduanya sepakat untuk fokus pada masa depan.
Kedua pemimpin tersebut, jelas Kwon, sepakat untuk melupakan sejarah di mana Jepang melakukan pendudukan di Semenanjung Korea. Mereka juga sepakat melakukan pertemuan yang akan dilakukan pada September mendatang untuk menindaklanjuti rencana pertemuan yang tertunda pada 2005.
Sebuah sekolah di Cheongju, Korsel pun akhirnya membatalkan program pertukaran pelajar dengan sebuah sekolah di Tottori, Jepang karena masalah ini. Mestinya program pertukaran pelajar ini dilakukan pada bulan ini. Seorang pejabat departemen pendidikan di Tottori, Yoshitada Hashimoto, mengatakan mereka telah mengirimkan faks pembatalan itu.''Faks itu menyatakan, pembatalan dilakukan karena pertimbangan kondisi dalam negeri dan sentimen atas masalah pulau Takeshima,'' katanya.
Hashimoto mengatakan pihaknya telah mengirimkan balasan berupa surat ke sekolah di Korsel itu untuk mempertimbangkan keputusannya. Pembatalan serupa pernah terjadi pada 2001 karena Jepang menerbitkan buku pelajaran yang menolak mengakui pernah menduduki Semenanjung Korea. Dua tahun kemudian, pertukaran pelajar juga urung dilakukan karena kekhawatiran akan virus SARS. ap/afp/fer
(-)---
Samak Diajukan ke MK
Samak dinilai melanggar konstitusi karena memandu acara memasak di televisi.
BANGKOK -- Komisi Pemilu sepakat mengajukan kasus pelanggaran konstitusi oleh Perdana Menteri Samak Sundaravej ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/7). Pasalnya, dua acara memasak yang dipandu samak di televisi komersial dinilai melanggar konstitusi.
''Pasal 267 dalam konstitusi secara tegas melarang perdana menteri memegang posisi apa pun dalam sebuah kemitraan, perusahaan, atau organisasi yang menjalankan usaha yang bisa membagikan keuntungan atau pemasukan atau menjadi pegawai siapa pun,'' kata Sekjen Komisi Pemilu, Suthipol Thaweechaikarn.
Sebenarnya, Samak telah memberikan penjelasan kepada Komisi Pemilu bahwa kehadirannya di acara itu sebagai bintang tamu. Ia juga menegaskan tak menandatangani kontrak apapun dengan produser kedua acara memasak tersebut bertajuk Chim Pai Bon Pai dan Yok Khayong Hok Mong Chao.
''Saya tak menandatangani kontrak apa pun dan melakukannya tanpa mendapatkan imbalan,'' ungkapnya.
Belum diketahui respons MK atas pengajuan kasus Samak tersebut. Sejauh ini sudah ada dua menteri yang terjegal karena MK memutuskan mereka melanggar konstitusi. Pekan lalu MK membuat putusan yang menyatakan Menteri Luar Negeri Noppadon Pattama melanggar konstitusi. Pasalnya, Noppadon menandatangani komunike bersama mitranya dari Kamboja soal kuil Preah Vihear.
Putusan ini akhirnya berujung pada pernyataan pengunduran diri Noppadon. Sebelumnya, MK juga memutuskan Menteri Kesehatan Chiya Sasomsub bersalah karena dianggap tak mengungkapkan secara transparan harta milik istrinya, sebelum ia menjabat sebagai menteri. Chiya akhirnya juga harus mundur dari jabatannya.
Kemarin, departemen kesehatan menggelar acara perpisahan dengan Chiya yang secara efektif tak lagi menjabat sebagai menteri sejak 9 Juli lalu. Acara ini juga dihadiri oleh sekitar 1.000 warga. Mereka menyerahkan bunga kepada Chiya sebagai tanda perpisahan. Sebanyak 50 polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan.
Akibat putusan MK, terutama terkait kasus Noppadon Pattama, pemerintahan Samak kini dilanda ketakutan bila harus menandatangani perjanjian regional maupun internasional. Samak bahkan mengatakan bahwa anggota kabinetnya takut dinyatakan bersalah karena melanggar konstitusi dan akhirnya harus mundur dari jabatannya.
Samak mengatakan momen terdekat yang akan dihadapi para pembantunya itu adalah penandatanganan pakta non-agresi ASEAN dengan Korea Utara, di Singapura, pekan depan. Meski akhirnya, kemarin Samak memutuskan untuk tetap mengirimkan pembantunya ke Singapura. Samak mengutus Deputi Perdana Menteri, Sahas Bunditkul.
Menurut Samak, Sahas menggantikan Noppadon yang pekan lalu mundur dari jabatan menteri luar negeri. Sahas akan meninggalkan Thailand pada Ahad mendatang dan berada di Singapura yang menghadiri acara inti pertemuan keamanan regional.
''Dia menjalankan tugas Noppadon Pattama yang tak lagi menjabat sebagai menteri luar negeri,'' ungkapnya.
Menurut Samak, interpretasi MK yang terlalu luas soal kesepakatan internasional yang harus mendapatkan persetujuan parlemen, membuat pemerintah berhati-hati menandatangani kesepakatan internasional. Termasuk menandatangani pakta non-agresi tersebut meski tak harus mendapatkan persetujuan parlemen.
Samak juga mengatakan pemerintahnya kini juga bingung karena masalah ini berpotensi pula mengganggu hubungan regional dengan negara-negara ASEAN. Sebab, kata dia, pada 17 Juli ini Thailand mendapatkan giliran mengetuai organisasi negara-negara Asia Tenggara itu.ap/afp/fer
(-)---
Iran Sambut Positif AS Hadir di Jenewa Tidak tertutup kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik Washington-Teheran
TEHERAN -- Iran menyambut optimis dan positif kehadiran Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan mengenai program nuklir Iran di Jenewa, Swiss, Sabtu (19/7). Pada saat yang sama, Iran juga menegaskan pentingnya mengetahui pendekatan yang dibawa AS dalam pertemuan tersebut.
''Apa yang penting bagi kami adalah pendekatan yang membuat mereka bersedia datang untuk berbicara. Jika hal itu berarti sebuah pendekatan yang konstruktif dan bahwa mereka menahan diri dari kesalahan-kesalahan pada masa lalu, maka dengan pasti kita akan mempunya pembicaraan yang konstruktif. Pendekatan itu bahkan lebih penting dibanding siapa yang akan menghadiri pertemuan itu,'' kata Ketua Tim Negosiasi Nuklir Iran, Saed Jalili, Jumat (18/7), sebelum meninggalkan Teheran menuju Jenewa (Swiss).
''Dalam pembicaraan ini, kita akan membahas poin-poin umum dua paket dari kedua belah pihak dan ide-ide bagi diskusi yang berkelanjutan,'' tambah Jalili, mengacu paket yang ditawarkan lima negara pemegang hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ditambah Jerman atau yang dikenal dengan sebutan 5P+1 dan paket dari Iran sendiri .
Pertemuan antara Jalili dan Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Javier Solana, di Jenewa itu merupakan yang pertama sejak Iran menyampaikan respons mereka atas tawaran 5P+1. Dalam pertemuan itu, Jalili yang juga kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran didampingi oleh Ali Bagheri, wakilnya untuk urusan politik internasional. Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh diplomat Cina, Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Manouchehr Mottaki, mengatakan partisipasi AS akan sangat membantu dan Iran akan terus mencari pencapaian yang konstruktif dalam pertemuan tersebut. Mottaki yang tengah mengunjungi Suriah menyatakan optimisme Iran atas pertemuan di Jenewa.
''Partisipasi AS sangat positif dan kehadiran delegasi AS akan membantu mereka mendapatkan informasi secara langsung,'' kata Mottaki dalam konferensi pers yang digelar dengan Menlu Suriah, Walled Al-Mualem.
''Kami berharap pertemuan Sabtu di Jenewa akan menghasilkan perkembangan yang positif di lapangan,'' lanjut Mottaki yang langsung terbang ke Turki usai konferensi pers digelar.
Dari Turki, usai bertemu dengan Menlu Ali Babacan, Mottaki juga mengatakan tidak tertutup kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik Washington-Teheran, di dalamnya termasuk kantor penghubung dan jalur penerbangan langsung kedua negara. Pada saat yang sama Mottaki juga mengatakan sejauh ini Iran belum menerima permintaan resmi AS dan hingga saat ini kemungkinan itu baru diramaikan oleh media massa.
Menandai perubahan kebijakannya atas Iran, AS dua hari lalu mengatakan Asisten Menlu AS untuk urusan politik, Williams Burns akan hadir dalam pertemuan antara Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Javier Solana dan Jalili di Jenewa. Pertemuan ini terkait dengan tawaran yang diberikan oleh lima negara pemegang hak veto DK PBB ditambah Jerman pertengahan bulan lalu.
AS sebelumnya selalu menolak berunding langsung dengan Iran. AS meminta dihentikannya proses pengayaan uranium Iran sebagai syarat bagi perundingan langsung AS-Iran. Menlu AS, Condoleezza Rice, mengatakan partisipasi itu menunjukkan AS berkomitmen pada jalur diplomasi dan kebulatan sikap masyarakat internasional. ''Saya berharap Iran menangkap pesan ini,'' tegasnya.
Burns telah menggelar pertemuan dengan Solana di Brussels. Juru bicara Solana, Cristina Gallach, mengatakan keduanya membahas banyak hal sebagai persiapan pertemuan di Jenewa. Burns juga menemui Ketua Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mohamed El-Baradei di Wina. ap/afp/lan
(-)---
Korsel Tolak Usul Jepang
SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) menolak usul Jepang untuk melakukan pembicaraan menteri luar negeri (menlu) di Singapura pekan depan. Menurut sumber di pemerintahan Korsel, pembicaraan diusulkan dilakukan di sela ASEAN Regional Forum (ARF) yang dihadiri menteri luar negeri (menlu) kedua negara.
Menlu Korsel Yu Myung-hwan akan melakukan pembicaraan bilateral dengan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Cina di sela pertemuan itu. ''Sikap Korsel adalah menolak permintaan Jepang melakukan pembicaraan tingkat menteri luar negeri karena Jepang pada Senin lalu mengklaim pulau Dokdo yang kini dikuasai Korsel,'' katanya, Kamis (17/7).
Sekretaris Kabinet Jepang, Nobutaka Machimura mengungkapkan kekecewaannya atas penolakan Korsel. ''Ini mengecewakan. Namun saya telah maklum dalam situasi sekarang ini memang sulit untuk menggelar pertemuan dua menteri luar negeri. Menurut saya, pada saat seperti ini sangat penting untuk saling berbicara jujur,'' tegasnya.
Dubes Korsel untuk Jepang, Kwon Chul-hyun, mengatakan ketegangan hubungan kedua negara berpengaruh pada kerja sama keduanya di kancah internasional. Termasuk, kerja sama mereka dalam perundingan enam negara soal nuklir Korut.
''Hal buruk terjadi pada saat Korsel dan Jepang perlu bekerja sama dalam hal yang bersifat internasional,'' katanya. ''Jika opini publik memburuk dan situasi politik secara menolak kerja sama seperti itu, kami tak memiliki pilihan. Kami harus mempertimbangkan kembali kerja sama itu,'' jelasnya.
Kwon yang telah meninggalkan Jepang karena dipanggil pulang ke Korsel, menyatakan belum bisa memastikan akan kembali ke posnya itu. Ia berharap Jepang mengambil langkah-langkah yang bisa menormalisasi hubungan kedua negara. ''Langkah yang paling diharapkan adalah menghapus klaim Jepang atas pulau Dokdo yang ditulis dalam pelajaran siswa Jepang,'' tegasnya. ap/afp/fer
(-)
